Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPT Sebut Paspor Milik WNI Eks-ISIS Sudah Diblokir

Kompas.com - 10/03/2020, 14:46 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan, ratusan paspor miliki warga negara Indonesia (WNI) eks-ISIS yang masih berada di Suriah telah diblokir pemerintah.

"Sekian ratus (paspor) kalau enggak salah itu yang diblokir, tapi kita belum tahu di mana (keberadaan WNI eks-ISIS di Suriah)," ujar Suhardi di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Suhardi menyebut, dalam pemblokiran paspor tersebut dilakukan oleh Dirjen Imigrasi di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Baca juga: Ganjar Terima Tawaran Eks ISIS Bantu Kampanyekan Deradikalisasi di Jateng

Sementara, dalam upaya pencegahan adanya eks-ISIS yang masuk ke Indonesia secara ilegal, pihaknya juga telah bekerja sama dengan Imigrasi, BIN, dan Densus 88.

"Karena lintasan itu yang mengerti kan Imigrasi, apa betul ada yang melintas, jadi kita pegang data dulu dan saya bukan berkepentingan cuma itu saja, saya berkepentingan untuk semuanya," katanya.

Dia menambahkan, upaya antisipasi tersebut dilakukan agar virus radikalisme tak menyebar di dalam negeri.

"Ini jangan sampai virus itu masuk kemari, kita bisa mengerti betul, saya ngerti masyarakat juga punya rasa ketakutan, jadi kita harus hati-hati," terang dia.

Baca juga: Tak Punya Akses, BNPT Akui Kesulitan Verifikasi WNI Eks-ISIS di Suriah

Diketahui, wacana pemulangan WNI eks-ISIS oleh Pemerintah Indonesia sempat mengundang polemik.

Namun demikian, wacana pemulangan akhirnya mengerucut yang hanya berlaku pada anak yatim piatu di bawah usia 10 tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com