Kompas.com - 10/03/2020, 09:48 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono menyebut, pemerintah masih mempelajari putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. P

Pemerintah akan mempelajari dulu putusan MA yang membatalkan sejumlah ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan itu.

"Akan mempelajari terlebih dahulu keputusan tersebut sebelum mempertimbagkan langkah-langkah selanjutnya," kata Dini kepada wartawan, Selasa (10/3/2020).

Dini mengatakan, pemerintah menghormati putusan MA tersebut.

Baca juga: MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Mahfud: Kita Ikuti

Pemerintah, lanjut dia, juga akan berupaya agar pelayanan terhadap masyarakat pengguna BPJS tetap dapat diselenggarakan dengan baik.

"Intinya, apapun langkah atau respons Pemerintah nantinya, masyarakat tidak perlu khawatir karena pelayanan kepada masyarakat pengguna BPJS akan tetap menjadi perhatian utama pemerintah," ucap Dini.

Sebelumnya, MA memutuskan mengabulkan sebagian uji materi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Baca juga: Menanti Sikap Pemerintah setelah MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan...

Juru bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan, putusan itu dibacakan pada Februari lalu.

"Ya (sudah diputus). Kamis 27 Februari 2020 diputus. Perkara Nomor 7 P/HUM/2020 perkara Hak Uji Materiil," ujar Andi ketika dikonfirmasi, Senin (9/3/2020).

"Menerima dan mengabulkan sebagian permohonan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) tersebut," lanjut Andi.

Sementara itu, dikutip dari dokumen putusan MA, menyatakan pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 bertentangan dengan sejumlah ketentuan di atasnya, antara lain UUD 1945, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Baca juga: Ini Kata Buruh Soal Pembatalan Aturan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

"Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres RI Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," demikian putusan tersebut.

Sebagaimana diketahui, pasal ini menjadi dasar pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen.

Adapun uji materi ini diajukan oleh KPCDI.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Bakal Temui AHY dan Hasrat Demokrat 'Kawinkan' Keduanya

Anies Bakal Temui AHY dan Hasrat Demokrat "Kawinkan" Keduanya

Nasional
Kemenag Bakal Santuni Keluarga Korban Meninggal Akibat Banjir di MTsN 19 Jakarta

Kemenag Bakal Santuni Keluarga Korban Meninggal Akibat Banjir di MTsN 19 Jakarta

Nasional
Ultimatum Suporter ke PSSI, Desak Tragedi Kanjuruhan Berikan Rasa Keadilan bagi Aremania

Ultimatum Suporter ke PSSI, Desak Tragedi Kanjuruhan Berikan Rasa Keadilan bagi Aremania

Nasional
Campur Tangan DPR dalam Pemilihan Ketua Komnas HAM Dinilai Menabrak Aturan

Campur Tangan DPR dalam Pemilihan Ketua Komnas HAM Dinilai Menabrak Aturan

Nasional
Korupsi Berulang Kepala Daerah

Korupsi Berulang Kepala Daerah

Nasional
Dukung KTT G20, Menkes: PeduliLindungi Tersedia Dalam 13 Bahasa

Dukung KTT G20, Menkes: PeduliLindungi Tersedia Dalam 13 Bahasa

Nasional
Lain Anies Lain Ganjar

Lain Anies Lain Ganjar

Nasional
Saat Perkara Korupsi Lukas Enembe Merembet hingga Anak dan Istri...

Saat Perkara Korupsi Lukas Enembe Merembet hingga Anak dan Istri...

Nasional
Prabowo di Antara Jokowi dan Anies, serta Ambisi Jadi Presiden

Prabowo di Antara Jokowi dan Anies, serta Ambisi Jadi Presiden

Nasional
Sekjen Sebut Kenangan Kader Gerindra yang Pernah 'All Out' untuk Anies Kini Memudar

Sekjen Sebut Kenangan Kader Gerindra yang Pernah "All Out" untuk Anies Kini Memudar

Nasional
Bursa Panglima TNI, Pengamat Sebut Sebaiknya Jokowi Pilih dari Angkatan Laut

Bursa Panglima TNI, Pengamat Sebut Sebaiknya Jokowi Pilih dari Angkatan Laut

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ganjar Kembali Disindir | Jokowi Tak Salami Kapolri

[POPULER NASIONAL] Ganjar Kembali Disindir | Jokowi Tak Salami Kapolri

Nasional
Jejak Kasus Indra Kenz dan Penipuan Binomo hingga Tuntutan 15 Tahun Penjara

Jejak Kasus Indra Kenz dan Penipuan Binomo hingga Tuntutan 15 Tahun Penjara

Nasional
Ganjar Angkat Jempol di Bawah Baliho Puan, Hasto: Yang Dipersepsikan oleh Elite Politik Tidak Benar

Ganjar Angkat Jempol di Bawah Baliho Puan, Hasto: Yang Dipersepsikan oleh Elite Politik Tidak Benar

Nasional
Bakal Dipantau, Sidang Ferdy Sambo Dkk Perlu Digelar di Tempat Memadai

Bakal Dipantau, Sidang Ferdy Sambo Dkk Perlu Digelar di Tempat Memadai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.