Kompas.com - 06/03/2020, 13:58 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Bakamla, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Bakamla, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, ada 21 undang-undang yang berkaitan dengan keamanan laut yang akan disederhanakan dalam Omnibus Law.

Seluruh undang-undang itu saat ini digunakan oleh tujuh lembaga yang berwenang menangani keamanan laut.

"Kalau dalam inventarisasi kami, ada sekitar 21 undang-undang yang terkait soal laut yang seluruhnya nanti akan diomnibuskan," kata Mahfud usai mengunjungi kantor Badan Keamanan Laut (Bakamla), Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020).

Baca juga: Temui Kepala Bakamla, Mahfud MD Bahas Omnibus Law Keamanan Laut

"Tetapi, institusi yang agak dianggap tumpang tindih itu ada tujuh. Undang-undangnya diketemukan ada 21," lanjut dia.

Mahfud MD mengatakan, pembentukan Omnibus Law tentang keamanan laut ini bertujuan untuk menyederhanakan koordinasi lembaga-lembaga yang berwenang dalam keamanan laut.

Sebab, hingga saat ini setidaknya masih ada tujuh lembaga yang menangani perihal tersebut.

Baca juga: Bakamla Masih Godok Omnibus Law Keamanan Laut

"Instrumen peraturan perundang-undangan yang akan membuka koordinasi keamanan laut itu bisa ditangani secara lebih sederhana dan koordinasinya terpusat," ujar dia.

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, Bakamla nantinya akan ditunjuk sebagai koordinator dalam penanganan keamanan laut ini.

Ia pun berharap sistem koordinasi yang terpusat ini dapat segera direalisasikan.

"Saya melihat kesiapannya di sini dari sudut teknologinya, sumber daya manusianya, dan lain-lain," kata Mahfud MD.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 23 April: Pemerintah Telah Periksa 14.154.141 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 23 April: Pemerintah Telah Periksa 14.154.141 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 23 April: Sebaran 5.436 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 23 April: Sebaran 5.436 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
Diduga, Penyidik KPK Stepanus Robin Dikenalkan ke Azis Syamsuddin oleh Ajudan yang Anggota Polri

Diduga, Penyidik KPK Stepanus Robin Dikenalkan ke Azis Syamsuddin oleh Ajudan yang Anggota Polri

Nasional
UPDATE 23 April: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 100.533

UPDATE 23 April: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 100.533

Nasional
UPDATE 23 April: Ada 65.421 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 April: Ada 65.421 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
BRGM Rehabilitasi Mangrove di 9 Provinsi, Habiskan Rp 1,5 Triliun

BRGM Rehabilitasi Mangrove di 9 Provinsi, Habiskan Rp 1,5 Triliun

Nasional
BMKG Ungkap Perubahan Iklim Bikin Frekuensi dan Intensitas Hujan Semakin Tinggi

BMKG Ungkap Perubahan Iklim Bikin Frekuensi dan Intensitas Hujan Semakin Tinggi

Nasional
UPDATE 23 April: 44.346 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 23 April: 44.346 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Soal Peringatan Dini Bencana, BMKG Tekankan Kearifan Lokal Jangan Tunggu Sirine Tsunami

Soal Peringatan Dini Bencana, BMKG Tekankan Kearifan Lokal Jangan Tunggu Sirine Tsunami

Nasional
UPDATE: Tambah 5.920 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini Ada 1.487.369

UPDATE: Tambah 5.920 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini Ada 1.487.369

Nasional
Anggota Komisi IX: Wajar Kita Larang Masuk WNA, Hal yang Sama Pernah Kita Rasakan

Anggota Komisi IX: Wajar Kita Larang Masuk WNA, Hal yang Sama Pernah Kita Rasakan

Nasional
MKD DPR Tunggu Laporan Terkait Azis Syamsuddin yang Disebut di Kasus Suap Penyidik KPK

MKD DPR Tunggu Laporan Terkait Azis Syamsuddin yang Disebut di Kasus Suap Penyidik KPK

Nasional
MAKI Nilai KPK Punya Tantangan Buktikan Pimpinan DPR Azis Syamsuddin Terlibat Suap Penyidik KPK

MAKI Nilai KPK Punya Tantangan Buktikan Pimpinan DPR Azis Syamsuddin Terlibat Suap Penyidik KPK

Nasional
UPDATE: Tambah 5.436, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.632.248 Orang

UPDATE: Tambah 5.436, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.632.248 Orang

Nasional
Peran Azis Syamsuddin dalam Kasus Dugaan Suap Penanganan Perkara: Pertemukan Wali Kota Tanjung Balai dengan Penyidik KPK

Peran Azis Syamsuddin dalam Kasus Dugaan Suap Penanganan Perkara: Pertemukan Wali Kota Tanjung Balai dengan Penyidik KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X