Temui Kepala Bakamla, Mahfud MD Bahas Omnibus Law Keamanan Laut

Kompas.com - 06/03/2020, 13:15 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia di kantor Bakamla, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia di kantor Bakamla, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berkunjung ke Badan Keamanan Laut ( Bakamla) untuk membahas Omnibus Law yang berkenaan dengan keamanan laut.

Omnibus Law itu akan menyederhanakan sejumlah undang-undang yang kini digunakan sebagai instrumen hukum oleh beberapa lembaga yang berwenang dalam hal keamanan laut.

"Hari ini saya ke Bakamla karena sekarang sedang menggarap satu instrumen hukum, instrumen peraturan perundang-undangan yang akan membuka koordinasi keamanan laut itu bisa ditangani secara lebih sederhana dan koordinasinya terpusat," kata Mahfud di kantor Bakamla, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020).

Baca juga: Mahfud Jamin Omnibus Law Keamanan Laut Tak Hilangkan Kewenangan Instansi di Luar Bakamla

Mahfud mengatakan, setidaknya, ada tujuh lembaga yang saat ini menangani keamanan laut.

Lembaga-lembaga ini dinilai tumpang tindih sehingga perlu untuk disederhanakan.

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, Bakamla bakal ditunjuk sebagai lemabaga koordinator dalam hal ini.

"Okelah tujuh (lembaga), tapi nanti koordinasinya cuma satu," ujarnya.

Baca juga: Kepala Bakamla Pastikan RUU Omnibus Law Keamanan Laut Akan Rampung Tahun Ini

Oleh karenanya, Mahfud melanjutkan, kunjungannya ke Bakamla juga dalam rangka memastikan kesiapan lembaga tersebut untuk menjadi koordinator badan pengaman laut.

Ia berharap, sistem koordinasi yang terpusat ini dapat segera direalisasikan.

"Saya melihat kesiapannya di sini dari sudut teknologinya, sumber daya manusianya, dan lain-lain," ujar Mahfud.

"Insyallah nanti bisalah segera dimulai langkah-langkah baru untuk secepatnya koordinasi keamanan laut itu bisa ditangani oleh Bakamla sesuai dengan instruksi presiden," lanjutnya.

Baca juga: Bakamla DItugaskan Tangani Pembahasan Omnibus Law Keamanan Laut

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia pihaknya bakal mematuhi instruksi dari Presiden Jokowi.

Ia pun berharap, ke depan koordinasi antar lembaga terkait dapat ditingkatkan.

"Dan nanti efek yang paling bagus tentu ekonomi, ini costnya murah untuk bergiat di laut, tidak seperti sekarang," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Nasional
Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Nasional
Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Nasional
Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Nasional
PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

Nasional
UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptus Antivirus Corona

Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptus Antivirus Corona

Nasional
Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Nasional
63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

Nasional
Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

Nasional
Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Nasional
Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Nasional
Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Nasional
RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X