Kasus TPPU, Jaksa KPK Dalami Rencana Wawan Beli Lamborghini Edisi Terbatas

Kompas.com - 06/03/2020, 13:44 WIB
Terdakwa kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten Tubagus Chaeri Wardana (kiri) mendengarkan keterangan saksi saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (17/1/2020). Sidang kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Puskesmas Kota Tangerang Selatan, alat kedokteran di rumah sakit rujukan Provinsi Banten dan tindak pidana pencucian uang itu beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum.  ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak ATerdakwa kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten Tubagus Chaeri Wardana (kiri) mendengarkan keterangan saksi saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (17/1/2020). Sidang kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Puskesmas Kota Tangerang Selatan, alat kedokteran di rumah sakit rujukan Provinsi Banten dan tindak pidana pencucian uang itu beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.

"Belum jadi Bu. Uang mukanya yang disita KPK," jawab Endy.

Baca juga: Sidang Kasus Wawan, Saksi Ungkap Kredit Mobil Lamborghini hingga Bentley

Wawan merupakan terdakwa dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Puskesmas Kota Tangerang Selatan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012; kedokteran rumah sakit rujukan Provinsi Banten pada APBD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012 dan pencucian uang.

Dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Jaksa membagi dugaan pencucian uang Wawan ke dalam dua dakwaan, yaitu dugaan pencucian uang pada periode 2005-2010 dan 2019.

Pada dakwaan pertama, Wawan didakwa melanggar Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Pada dakwaan kedua, ia didakwa melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf a, c dan g Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

Nasional
UPDATE:  Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

Nasional
Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Nasional
Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Nasional
Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Nasional
Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Nasional
Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Nasional
Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Nasional
Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Nasional
Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Nasional
LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

Nasional
BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

Nasional
Eks Direktur Garuda Indonesia Didakwa Terima Suap Terkait Pengadaan Pesawat

Eks Direktur Garuda Indonesia Didakwa Terima Suap Terkait Pengadaan Pesawat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X