Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Golkar dan Demokrat Bahas Omnibus Law dan Peluang Koalisi Pilkada Serentak 2020

Kompas.com - 05/03/2020, 23:14 WIB
Kurniasih Budi

Penulis

KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Cikeas, Jawa Barat, Kamis (5/3/2020) malam.

Wakil Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Opini, Nurul Arifin, mengkonfirmasi pertemuan kedua pemimpin partai.

Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin partai membahas beberapa hal, di antaranya penjelasan proses Omnibus Law dan Pilkada Serentak 2020.

“Golkar dan Demokrat juga menjajaki koalisi di beberapa daerah dalam Pilkada Serentak 2020,” kata Nurul dalam pernyataannya, Kamis (5/3/2020) malam.

Baca juga: Golkar Beri Sinyal Koalisi dengan PKS dalam Pilkada Depok 2020

Usai pertemuan, ujar Nurul, SBY menyampaikan bahwa Demokrat siap mendukung pemerintah.

“Kami selalu siap membantu penuh Presiden Jokowi untuk membangun negeri ini lebih baik,” kata SBY.

Ia pun menambahkan, Partai Golkar dan Demokrat tengah menyamakan frekuensi dalam kehidupan politik dan bernegara.

“Mari kita membangun kebersamaan untuk membangun negara kita,” ujar SBY.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat, Kamis (5/3/2020)Dok. Partai Golkar Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat, Kamis (5/3/2020)

Partai Golkar dan Demokrat memang memiliki platform politik yang sama, yaitu membangun kesejahteraan rakyat dan menghormati nilai-nilai demokrasi.

Nurul menjelaskan, Airlangga Hartarto menegaskan pertemuan tersebut bertujuan menemukan persamaan kedua partai politik dan bukan perbedaan.

Pada akhir pertemuan itu, SBY mengatakan akan memberikan masukan secara positif dan berdialog tentang Omnibus Law.

“Partai Demokrat ingin menjadi bagian dari solusi,” imbuh Nurul.

Pemimpin Partai Demokrat baru kali ini membuka komunikasi politik dengan pemimpin partai politik lainnya, pasca berpulangnya Ani Yudhoyono pada Sabtu (1/6/2020) lalu.

“Pertemuan ini adalah pertemuan politik pertama antara Partai Demokrat dan partai lain, juga sejak kehilangan orang yang paling saya cintai yaitu Ibu Ani Yudhoyono,” kata SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com