Salin Artikel

Golkar dan Demokrat Bahas Omnibus Law dan Peluang Koalisi Pilkada Serentak 2020

KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Cikeas, Jawa Barat, Kamis (5/3/2020) malam.

Wakil Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Opini, Nurul Arifin, mengkonfirmasi pertemuan kedua pemimpin partai.

Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin partai membahas beberapa hal, di antaranya penjelasan proses Omnibus Law dan Pilkada Serentak 2020.

“Golkar dan Demokrat juga menjajaki koalisi di beberapa daerah dalam Pilkada Serentak 2020,” kata Nurul dalam pernyataannya, Kamis (5/3/2020) malam.

Usai pertemuan, ujar Nurul, SBY menyampaikan bahwa Demokrat siap mendukung pemerintah.

“Kami selalu siap membantu penuh Presiden Jokowi untuk membangun negeri ini lebih baik,” kata SBY.

Ia pun menambahkan, Partai Golkar dan Demokrat tengah menyamakan frekuensi dalam kehidupan politik dan bernegara.

“Mari kita membangun kebersamaan untuk membangun negara kita,” ujar SBY.

Partai Golkar dan Demokrat memang memiliki platform politik yang sama, yaitu membangun kesejahteraan rakyat dan menghormati nilai-nilai demokrasi.

Nurul menjelaskan, Airlangga Hartarto menegaskan pertemuan tersebut bertujuan menemukan persamaan kedua partai politik dan bukan perbedaan.

Pada akhir pertemuan itu, SBY mengatakan akan memberikan masukan secara positif dan berdialog tentang Omnibus Law.

“Partai Demokrat ingin menjadi bagian dari solusi,” imbuh Nurul.

Pemimpin Partai Demokrat baru kali ini membuka komunikasi politik dengan pemimpin partai politik lainnya, pasca berpulangnya Ani Yudhoyono pada Sabtu (1/6/2020) lalu.

“Pertemuan ini adalah pertemuan politik pertama antara Partai Demokrat dan partai lain, juga sejak kehilangan orang yang paling saya cintai yaitu Ibu Ani Yudhoyono,” kata SBY.

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/05/23144221/golkar-dan-demokrat-bahas-omnibus-law-dan-peluang-koalisi-pilkada-serentak

Terkini Lainnya

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke