Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Penyebaran Corona, Ini Rekomendasi IDI ke Pemerintah...

Kompas.com - 05/03/2020, 15:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Editor

Sumber Antara

KOMPAS.com - Satuan Tugas Kewaspadaan dan Kesiagaan Covid-19 yang dibentuk Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merekomendasikan agar pemerintah memperluas cakupan pengecekan terhadap penyebaran virus corona.

Ketua Satgas Covid-19 Prof dr Zubairi Djoerban, SpPD mengatakan bahwa pemerintah harus memeriksa lebih banyak orang yang masuk ke Indonesia dari negara mana pun.

Tidak hanya orang yang berasal dari negara yang memiliki kasus positif Covid-19.

"Walaupun sebagian besar kasus menunjukkan hasil pemeriksaan yang negatif, namun dengan munculnya dua kasus yang positif pada tanggal 2 Maret 2020, menimbulkan kewaspadaan yang tinggi," kata Zubairi, sebagaimana dikutip Antara, Kamis (5/3/2020).

Baca juga: 4 Pasien yang Diisolasi di 2 RS di Banyumas Kondisinya Membaik

IDI pun merekomendasikan pemerintah memperluas pengecekan di bandara atau pelabuhan untuk semua penumpang pesawat dan kapal yang berasal dari luar negeri, tidak terbatas hanya pada negara yang terjangkit.

"Apabila terdapat demam, sebaiknya dilakukan swab tenggorok atau pemeriksaan sputum atau dahak tanpa menunggu bukti terdapat pneumonia pada foto toraks untuk dilakukan pemeriksaan coronavirus dengan PCR," kata Zubairi.

Selain itu, IDI juga merekomendasikan pemerintah terus memberikan edukasi soal Covid-19 secara lengkap sekaligus pencegahannya secara reguler melalui media massa.

Khususnya soal definisi, gejala dan pemeriksaan yang dapat dilakukan sehingga masyarakat secara sukarela memeriksakan diri apabila terjadi gejala klinis.

Edukasi harus dilakukan di seluruh instansi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten-kota, kecamatan, sekolah, dan universitas di seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta.

IDI juga mengimbau pemerintah untuk terus memberikan informasi terkini kepada masyarakat tentang penyebaran virus corona secara reguler dengan lebih transparan serta memberikan klarifikasi terhadap hoaks yang tersebar untuk meredam keresahan masyarakat.

Baca juga: Pasien yang Dirujuk ke RSPI Pernah Close Contact dengan Pasien 1

Soal ketersediaan rumah sakit rujukan, IDI meminta agar pemerintah menambah jumlah rumah sakit rujukan, baik pemerintah maupun swasta.

Jumlah laboratorium untuk pemeriksaan deteksi Covid-19 juga harus ditambah. Pemerintah pun harus memastikan ketersediaan alat untuk swab yang sesuai dengan standar di semua Dinas Kesehatan.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan penanganan sampel yang baik agar spesimen yang dikirim dari berbagai rumah sakit di Indonesia terjaga.

"Sehingga, apa pun hasil pemeriksaan akan dipercaya semua pihak," kata Zubairi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com