Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Virus Corona, Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Tak Cari Panggung

Kompas.com - 04/03/2020, 16:02 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengingatkan kepala daerah tidak mencari panggung terkait penyampaian informasi penularan virus corona di daerah.

Sebab, menurutnya, pemerintah telah menunjuk juru bicara resmi soal penanganan virus corona, yakni Achmad Yurianto.

Sehingga, informasi perihal perkembangan penularan dan penanganan pasien yang terpapar virus corona disampaikan oleh juru bicara secara satu pintu.

"Ya saya pikir salah tempat ya kalau cari panggung di sini (dari peristiwa warga yang tertular)," ujar Bahtiar di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2020).

Baca juga: Tito Karnavian: Kepala Daerah Jangan Ikut Panik karena Corona, Apalagi Ikut Timbun Masker

Oleh karenanya, pemerintah daerah (pemda) diminta berkoordinasi dengan jubir pemerintah maupun Kementerian Kesehatan ketika akan memberikan penjelasan kepada masyarakat perihal virus corona.

Kemendagri juga mengingatkan kepala daerah dan pemda untuk tidak menyampaikan narasi membingungkan perihal virus tersebut.

"Tugas kami adalah mencegah agar narasi itu tidak keluar sendiri-sendiri.Sehingga kita minta ke humas provinsi yang secara langsung terhubung dengan kami, kami minta mereka mengorganisasi ke humas pemkot dan pemkab bahwa sekarang semuanya satu pintu lewat jubir pemerintah," tegas Bahtiar.

Baca juga: Soal Virus Corona, Mahfud Minta Kepala Daerah Tak Mendramatisasi

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta pemerintah daerah tidak terlalu mendramatisir persoalan yang berkaitan dengan virus corona.

Mahfud mengatakan, berdasarkan rapat kabinet para menteri bersama Presiden Joko Widodo, Selasa (3/3/2020) pagi, informasi mengenai penanganan corona diputuskan untuk dipusatkan di Kementerian Kesehatan.

Pemerintah daerah diminta untuk tidak membuat pernyataan sendiri-sendiri.

"Soal informasi penanganan coronanya itu sendiri sekarang informasinya itu terpusat di Kemenkes. Diharapkan pemerintah daerah jangan terlalu mendramatisir persoalan," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2020).

Baca juga: Wali Kota Depok Minta Tetangga Tak Hindari Pasien Corona Setelah Sembuh

Mahfud MD mengimbau para kepala daerah tidak membuat pernyataan pers sebelum mendapatkan informasi yang jelas mengenai kasus virus corona.

Kepala daerah juga diminta tak membuat pernyataan yang bersifat politis.

Mahfud mencontohkan kasus pasien suspect corona di Cianjur, Jawa Barat yang meninggal dunia Selasa pagi.

Setelah ramai diperbincangkan, ternyata pasien tersebut dinyatakan negatif virus corona dan meninggal bukan karena virus tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Nasional
Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com