Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Virus Corona, Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Tak Cari Panggung

Kompas.com - 04/03/2020, 16:02 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengingatkan kepala daerah tidak mencari panggung terkait penyampaian informasi penularan virus corona di daerah.

Sebab, menurutnya, pemerintah telah menunjuk juru bicara resmi soal penanganan virus corona, yakni Achmad Yurianto.

Sehingga, informasi perihal perkembangan penularan dan penanganan pasien yang terpapar virus corona disampaikan oleh juru bicara secara satu pintu.

"Ya saya pikir salah tempat ya kalau cari panggung di sini (dari peristiwa warga yang tertular)," ujar Bahtiar di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2020).

Baca juga: Tito Karnavian: Kepala Daerah Jangan Ikut Panik karena Corona, Apalagi Ikut Timbun Masker

Oleh karenanya, pemerintah daerah (pemda) diminta berkoordinasi dengan jubir pemerintah maupun Kementerian Kesehatan ketika akan memberikan penjelasan kepada masyarakat perihal virus corona.

Kemendagri juga mengingatkan kepala daerah dan pemda untuk tidak menyampaikan narasi membingungkan perihal virus tersebut.

"Tugas kami adalah mencegah agar narasi itu tidak keluar sendiri-sendiri.Sehingga kita minta ke humas provinsi yang secara langsung terhubung dengan kami, kami minta mereka mengorganisasi ke humas pemkot dan pemkab bahwa sekarang semuanya satu pintu lewat jubir pemerintah," tegas Bahtiar.

Baca juga: Soal Virus Corona, Mahfud Minta Kepala Daerah Tak Mendramatisasi

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta pemerintah daerah tidak terlalu mendramatisir persoalan yang berkaitan dengan virus corona.

Mahfud mengatakan, berdasarkan rapat kabinet para menteri bersama Presiden Joko Widodo, Selasa (3/3/2020) pagi, informasi mengenai penanganan corona diputuskan untuk dipusatkan di Kementerian Kesehatan.

Pemerintah daerah diminta untuk tidak membuat pernyataan sendiri-sendiri.

"Soal informasi penanganan coronanya itu sendiri sekarang informasinya itu terpusat di Kemenkes. Diharapkan pemerintah daerah jangan terlalu mendramatisir persoalan," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2020).

Baca juga: Wali Kota Depok Minta Tetangga Tak Hindari Pasien Corona Setelah Sembuh

Mahfud MD mengimbau para kepala daerah tidak membuat pernyataan pers sebelum mendapatkan informasi yang jelas mengenai kasus virus corona.

Kepala daerah juga diminta tak membuat pernyataan yang bersifat politis.

Mahfud mencontohkan kasus pasien suspect corona di Cianjur, Jawa Barat yang meninggal dunia Selasa pagi.

Setelah ramai diperbincangkan, ternyata pasien tersebut dinyatakan negatif virus corona dan meninggal bukan karena virus tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya 'Monggo'...

Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya "Monggo"...

Nasional
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Nasional
KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com