Anggota DPR Usul Pemerintah Moratorium Kedatangan Tamu dari Negara Terpapar Corona

Kompas.com - 03/03/2020, 20:11 WIB
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPP PKB Abdul Kadir Karding, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Fraksi PKB Abdul Kadir Karding mengusulkan agar pemerintah melakukan moratorium kedatangan tamu dari negara-negara yang terkonfirmasi memiliki kasus positif virus corona.

Ini demi mengantisipasi penyebaran virus corona meluas di wilayah Indonesia.

"Kalau perlu kita moratorium sementara terhadap 10 negara yang potensial. Moratorium sementara dengan batas-batas tertentu. Itu satu yang harus dilakukan pemerintah," kata Karding di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Baca juga: Achmad Yurianto Jadi Jubir soal Corona, PKB: Pak Terawan Biar Fokus Kerja

Langkah lain yang harus dilakukan pemerintah adalah membentuk crisis center sebagai upaya penanganan dan pencegahan virus corona.

Karding mengatakan, crisis center tersebut harus melibatkan seluruh pihak berwenang yang terkait.

Menurut dia, informasi komprehensif terkait virus corona sangat diperlukan masyarakat.

"Ada crisis center di setiap kabupaten/kota yang melibatkan semua pihak. Dokternya, pemdanya, polisinya, tentaranya, tokoh-tokoh masyarakatnya yang kira-kira antisipasi semua kejadian dengan melihat kejadian yang ada di Wuhan misalnya," tutur dia. 

"Jangan kayak kemarin. Panik sebentar, masker dan hand sanitizer habis. Ini kan artinya kita harus betul-betul siap," ucap Karding.

Baca juga: Cegah Virus Corona, Masyarakat Diimbau Tak Perlu Pakai Masker

Karding juga menegaskan, pemerintah perlu memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk bandara dan pelabuhan.

"Harus lebih memperketat. Harus ada tim yang di daerah-daerah, misalnya di bandara atau pelabuhan yang memang harus fokus," kata Karding.

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan adanya dua kasus virus corona di Indonesia pada Senin (2/3/2020).

Dalam pengumuman itu, disebutkan dua WNI tersebut sempat kontak dengan WN Jepang yang datang ke Indonesia.

Baca juga: Dinkes Tangsel Akan Fasilitasi Jemputan jika Ada Warga Terindikasi Corona

Adapun WN Jepang itu terdeteksi virus corona setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia.

Adanya kasus corona tersebut, membuat Indonesia masuk dalam peta persebaran virus corona jenis baru atau Covid-19, Coronavirus COVID-19 Global Cases by John Hopkins CSSE.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X