Mendagri Sebut Tak Banyak Pemda yang Ingin Perbaiki Sarana Prasarana Damkar

Kompas.com - 01/03/2020, 17:23 WIB
Mendagri Tito Karnavian di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Mendagri Tito Karnavian di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian menyebut, saat ini tak banyak pemerintah daerah (pemda) yang ingin melakukan perbaikan sarana dan prasarana pemadam kebakaran (damkar).

Padahal, kata dia, ketersediaan sarana dan prasarana bagi damkar sangat penting dalam melaksanakan tugasnya.

Hal tersebut disampaikan Tito saat menjadi Inspektur Upacara peringatan HUT Damkar dan Penyelamatan ke-101 di Stadion Sultan Agung, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY, Minggu (1/3/2020).

"Tidak banyak pemda yang mungkin ingin melakukan perbaikan sarana prasarana Damkar. Padahal ini urusan wajib dan dasar," kata Tito dikutip dari siaran pers Kemendagri, Minggu (1/3/2020).

Baca juga: Soal Dana Desa, Mendagri Tito Minta Aparat Tak Langsung Tindak Kades yang Salah Administrasi

Ia menilai, sarana dan prasarana damkar yang memadai baik dari segi jumlah, jenis, maupun standarisasinya mutlak diperlukan.

Apalagi, Kemendagri juga telah menetapkan pengaturan mengenai standarisasi sarana dan prasarana damkar di daerah.

"Modernisasi sarana dan prasarana sangat penting. Masih perlu perjuangan yang panjang untuk dilakukan modernisasi," kata dia.

Baca juga: Mendagri Sebut 230 Petahana Berpotensi Ikut Pilkada Bagian dari Kerawanan

Tito mengatakan, penanggulangan kebakaran merupakan urusan wajib dalam pelayanan dasar di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Dari sisi regulasi bisa dipahami bahwa urusan damkar dan penyelamatan menempati posisi sangat penting. Namun saya mengakui bahwa perkara ini terasa masih kurang dalam implementasi di berbagai daerah," pungkas dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Nasional
Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X