Kompas.com - 29/02/2020, 15:17 WIB
Diskusi Polemik Trijaya FM Tentang Dampak Virus Corona, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/2/2020) KOMPAS.com/SANIA MASHABIDiskusi Polemik Trijaya FM Tentang Dampak Virus Corona, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/2/2020)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis meminta pemerintah menegaskan pada pemerintah Arab Saudi bahwa Indonesia saat ini masih bebas dari wabah virus corona.

Hal itu terkait pelarangan umrah sementara oleh pemerintah Arab Saudi untuk mencegah sebaran virus corona.

"Menurut saya kita juga pemerintah Indonesia perlu tegas juga bahwa kita mengatakan corona belum kena di Indonesia, itu clear dan clean," kata Iskan dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/2/2020).

Baca juga: Kenapa Virus Corona Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Jawaban Menurut Ahli...

Iskan juga tidak setuju ada akademisi kampus dari luar negeri yang menyebut Indonesia tidak mungkin bisa bebas dari wabah virus corona.

Kata dia, semua yang diucapkan itu harus berdasarkan fakta ilmiah.

"Karena begini ada analisa dari salah satu universitas di Eropa yang mengatakan Indonesia tidak mungkin tidak kena itu kan asumsi, ini fakta kan, fakta ilmiah," ujarnya.

"Artinya kalau Indonesia tidak kena ya memang tidak kena itu kan harus dibuktikan," sambung Iskan.

Politikus PKS ini pun meminta masyarakat tidak ikut menyebarkan berita yang tidak benar soal penyebaram virus corona.

Baca juga: Corona Berdampak pada Ekonomi, Pejabat Diminta Tak Asal Bunyi

Sebab, berita tersebut bisa berimbas pada penyelenggaraan umrah untuk Indonesia.

"Jadi masyarakat juga jangan ikut-ikutan melakukan hoaks karena berita yang ada tentang Indonesia pasti direkam oleh Saudi Arabia," ucapnya.

Diberitakan, kekhawatiran Pemerintah Arab Saudi terhadap meningkatnya jumlah pengidap virus corona atau Covid-19 di seluruh dunia membuat pemerintah berbasis kerajaan itu mengambil langkah melarang seluruh kegiatan umrah dari warga negara yang diduga terjangkit virus corona untuk sementara waktu.

Bahkan, Indonesia yang hingga kini mengklaim belum ada satu pun warga negaranya yang positif virus yang berasal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China itu, turut menjadi satu dari 23 negara yang dilarang Arab Saudi untuk masuk.

Baca juga: Anies Minta Dinkes DKI Sediakan Alat Lengkap untuk Hadapi Corona

Kompas.com melansir keterangan resmi yang disampaikan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui akun Twitter resmi mereka.

Selain umrah, larangan juga ditujukan bagi warga yang ingin menuju Masjid Nabawi maupun yang hendak melakukan kunjungan wisata lainnya.

Pemerintah Saudi menyebut, langkah yang dilakukan negaranya sebagai sebuah antisipasi tertinggi, guna mendukung langkah Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dalam memberantas dan mencegah penyebaran virus ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X