Presiden Jokowi: Masih Banyak yang Belum Lapor SPT

Kompas.com - 29/02/2020, 10:55 WIB
Presiden Joko Widodo. KOMPAS.com/ALBERTUS ADITPresiden Joko Widodo.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo turut melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan pribadi tahun 2019, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Presiden didampingi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, Eko Budi Setyono.

"Saya baru saja melaporkan surat pemberitahuan atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2019 melalui e-filing," kata Presiden seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana, Sabtu (29/2/2020).

Baca juga: Ingat Lapor SPT Tahunan, Ditjen Pajak Memantau Kepatuhan Anda

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan kepada semua pihak yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk segera melaporkan SPT.

Menurut dia, masih banyak yang telah memiliki NPWP tetapi belum melaporkan pajak pribadinya.

"Masih banyak yang sudah punya NPWP tapi belum lapor SPT. Ayo tahun ini yang sudah punya NPWP lapor ya semuanya," imbuhnya.

Apalagi, menurut Kepala Negara, saat ini pelaporan SPT semakin dipermudah dengan adanya e-filing.

Baca juga: Lapor SPT Tahunan Online, Simak Cara Pengisiannya di Sini

Dengan cara itu, melaporkan pajak bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa harus pergi ke kantor pajak.

"Yang penting, ingat ya lapornya sampai dengan 31 Maret 2020," ujarnya.

Sementara itu, untuk mereka yang telah memiliki penghasilan namun belum memiliki NPWP, Presiden mengimbau agar segera membuat NPWP.

"Ayo lapor pajak, lebih awal, lebih nyaman. Pajak kita untuk Indonesia Maju," ujarnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan peningkatan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang melapor SPT pajak tahun 2019.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, tahun ini pihaknya menargetkan WP Orang Pribadi yang melapor SPT mencapai 85 persen dari total sekitar 19 juta WP.

Baca juga: Kemenkeu Targetkan Kepatuhan Pelaporan SPT Naik hingga 85 Persen

Target tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi kepatuhan pelaporan SPT tahun lalu sebesar 73,06 persen dari total 18,3 juta WP yang wajib lapor SPT tahunan. 

"WP yang wajib SPT 19 jutaan, targetnya 80 atau 85 persen, meningkat dari tahun lalu 73 persen," kata dia di Jakarta, Kamis, (27/2/2020).

Hestu menambahkan, sampai dengan saat ini telah terjadi pertumbuhan jumlah WP yang melaporkan SPT hingga 20 persen.

Namun, ia belum bisa mendetail berapa jumlah WP yang sudah melaporkan SPT sampai saat ini.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menjelaskan, tahun ini pihaknya fokus meningkatkan kepatuhan lapor SPT secara sukarela.

Salah satu hal yang akan dilakukan untuk merealisasikan hal tersebut ialah melalui perbaikan sistem pelaporan SPT.

"Bagaimana bisa meningkatkan kepatuhan sukarela, yang kami lakukan adalah edukasi kepada siapapun wajib pajak," ucapnya.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X