Respons Putusan MK, Komisi II Bakal Evaluasi Pemilu 2019 Saat Bahas Revisi UU

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya akan tetap melakukan evaluasi pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 saat membahas revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Doli merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pelaksanaan pemilu presiden, wakil presiden, DPR, dan DPD mendatang tetap dilakukan serentak.

"Iya di dalam penyusunan Undang-undang Pemilu yang akan datang kami juga akan mengevaluasi semuanya ya pelaksanaan pileg yang terjadi di tahun 2019 kemarin," kata Doli di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Baca juga: MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

Sebelumnya, Doli juga akan mengkaji putusan MK tersebut. Kajian itu dilakukan untuk memastikan putusan MK tidak lagi bisa digugat lagi.

"Kami akan pelajari lagi ya kita lihat apakah memang putusan MK itu sudah bisa dipastikan untuk tidak lagi bisa membuat ada peluang pemisahan antara pilpres dan pileg," ujarnya.

"Misalnya soal waktunya ya kan Apakah misalnya terjemahan dari serentak itu di tahun yang sama gitu misalnya, itu yang kita lagi kaji," sambung Doli.

Ia tidak menyebut mengapa kajian ini diperlukan. Doli hanya menegaskan bahwa pada prinsipnya Komisi II menghormati semua keputusan MK.

"Tapi prinsipnya karena itu putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Dasar 45 yang kami hormati dan itu akan menjadi prinsip yang akan kami pakai nanti dalam revisi undang-undang pemilu," ungkapnya.

Adapun majelis hakim MK menyebutkan bahwa keserentakan pemilihan umum yang diatur di Undang-undang Pemilu dan UU Pilkada dimaknai sebagai pemilihan umum untuk memilih anggota perwakilan rakyat di tingkat pusat, yaitu presiden dan wakil presiden, DPR, serta DPD.

Artinya, ketiga pemilihan wakil rakyat itu tak bisa dipisahkan satu sama lain.

Hal itu disampaikan majelis hakim saat sidang putusan uji materi tentang keserentakan pemilu yang diatur dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang dimohonkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Baca juga: Komisi II Akan Kaji Putusan MK soal Pilpres dan Pileg Serentak

"Pelaksanaan pemilihan umum yang konstitusional adalah tidak lagi dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden," kata Hakim Saldi Isra saat membacakan putusan dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).

Majelis hakim MK menegaskan bahwa penggabungan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, serta DPD bertujuan untuk menguatkan sistem presidensiil di pemerintahan Indonesia.

"Keserentakan pemilihan umum untuk pemilihan anggota lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan konsekuensi logis dan upaya penguatan sistem pemerintahan presidensiil," ujar Saldi.