Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Putusan MK, Wasekjen PAN Sebut Pemilu Seharusnya Perhatikan Kondisi Sosial

Kompas.com - 27/02/2020, 10:55 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilihan presiden dan wakil presiden tetap dilaksanakan serentak dengan pemilihan anggota DPR dan DPD.

Diketahui, salah satu alasan MK memutuskan pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan anggota DPR dan DPD diserentakan, guna memperkuat sistem presidensial.

Saleh mengatakan, untuk memperkuat sistem presidensial mestinya ikut memperhatikan kondisi sosial dan situasi dari penyelenggaraan Pemilu sebelumnya.

Pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya, lebih dari 600 petugas penyelenggara pemilu meninggal diduga karena kelelahan. 

Baca juga: Putusan MK Mungkinkan Pemilu Digelar dengan 5 Kotak Suara Lagi

"Semestinya juga memperhatikan kondisi sosial dan situasi penyelenggaran pemilu," kata Saleh ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (27/2/2020).

Saleh berpendapat, penguatan sistem presidensial tidak hanya menyangkut pemilihan presiden dan wakil presiden dan Pemilihan anggota DPR dan DPD harus dilaksanakan serentak atau tidak.

Namun, kata dia, MK seharusnya mempertimbangkan sistem ketatanegaraan Indonesia.

"Apalagi diketahui bahwa penguatan sistem presidensial tidak hanya menyangkut serentak tidaknya pemilu legislatif dan eksekutif, tetapi juga menyangkut banyak aspek lain dalam sistem ketatanegaraan kita," ujarnya.

Adapun MK membuka opsi pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan anggota DPR dan DPD diserentakan dengan pemilihan DPRD dengan menawarkan enam model Pemilu serentak.

Saleh menuturkan, PAN belum mengkaji enam opsi itu. Namun, ia berpendapat, pilihan kelima yang di tawarkan MK lebih tepat dilaksanakan.

"Namun secara pribadi, saya melihat bahwa alternatif kelima lebih tepat. Sebab, ada jeda waktu yang diberikan pada setiap jenjang pemilu pusat, provinsi, dan kabupaten/kota," ucapnya.

Baca juga: MK Putuskan Pilpres Digelar Serentak dengan Pemilihan DPR dan DPD

Saleh menambahkan, model kelima Pemilu serentak yang ditawarkan MK tersebut pasti akan diperdebatkan, apakah tetap masuk kategori serentak atau tidak.

Oleh karenanya, ia meminta KPU, Bawaslu, partai politik, akademisi dan masyarakat mendiskusikan hal tersebut.

"Faktanya, pada alternatif kelima, tetap ada jeda waktu pada setiap tingkatan. Inilah mungkin salah satu yang akan menjadi bahan diskusi dan kajian oleh KPU, Bawaslu, parpol, akademisi, dan masyarakat luas," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, majelis hakim MK memutuskan, pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD tak bisa dipisahkan satu sama lain.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

Nasional
Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya 'People Tribunal'

Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya "People Tribunal"

Nasional
Kaesang Pastikan Istrinya, Erina Gudono Tak Maju Jadi Calon Bupati Sleman

Kaesang Pastikan Istrinya, Erina Gudono Tak Maju Jadi Calon Bupati Sleman

Nasional
Sikap Pemerintah soal Israel Diyakini Tak Dipengaruhi oleh Prabowo

Sikap Pemerintah soal Israel Diyakini Tak Dipengaruhi oleh Prabowo

Nasional
Kakorlantas Prediksi Sekitar 188.000 Kendaraan Akan Lewat Tol Japek Malam Ini

Kakorlantas Prediksi Sekitar 188.000 Kendaraan Akan Lewat Tol Japek Malam Ini

Nasional
Menko Airlangga Wanti-wanti Harga Pangan dan BBM Naik Imbas Iran Serang Israel

Menko Airlangga Wanti-wanti Harga Pangan dan BBM Naik Imbas Iran Serang Israel

Nasional
Airlangga: Bagi yang Belum Dukung Prabowo-Gibran, Kita Terbuka

Airlangga: Bagi yang Belum Dukung Prabowo-Gibran, Kita Terbuka

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Kesimpulan Sudah Siap, Pasti Disampaikan ke MK Besok

Kubu Anies-Muhaimin: Kesimpulan Sudah Siap, Pasti Disampaikan ke MK Besok

Nasional
Airlangga Ungkap Alasan Undang PPP di Acara Kumpul-kumpul Elite Pendukung Prabowo-Gibran

Airlangga Ungkap Alasan Undang PPP di Acara Kumpul-kumpul Elite Pendukung Prabowo-Gibran

Nasional
Bamsoet Ingin Tak Ada Oposisi di Pemerintahan ke Depan, Nasdem: Rekonsiliasi Bukan Berarti Bagi Kursi

Bamsoet Ingin Tak Ada Oposisi di Pemerintahan ke Depan, Nasdem: Rekonsiliasi Bukan Berarti Bagi Kursi

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung ke Pemerintahan Selanjutnya, Nasdem: Itu Bukan Prioritas Sekarang

Soal Kemungkinan Gabung ke Pemerintahan Selanjutnya, Nasdem: Itu Bukan Prioritas Sekarang

Nasional
Plt Ketum PPP Datangi Halal Bihalal Golkar, Diundang Airlangga

Plt Ketum PPP Datangi Halal Bihalal Golkar, Diundang Airlangga

Nasional
Luhut, Kaesang, hingga Budi Arie Datangi Halal Bihalal Partai Golkar, Kompak Pakai Batik Emas

Luhut, Kaesang, hingga Budi Arie Datangi Halal Bihalal Partai Golkar, Kompak Pakai Batik Emas

Nasional
Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasional
Ini Alasan Jasa Raharja Tetap Berikan Santunan Keluarga Korban Kecelakaan KM 58 Meski Terindikasi Travel Gelap

Ini Alasan Jasa Raharja Tetap Berikan Santunan Keluarga Korban Kecelakaan KM 58 Meski Terindikasi Travel Gelap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com