Mendagri Minta DPR Segera Selesaikan Pembahasan RUU Otsus Papua

Kompas.com - 26/02/2020, 19:07 WIB
Komisi II DPR rapat dengan Mendagri Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Komisi II DPR rapat dengan Mendagri Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta DPR segera menyelesaikan pembahasan RUU Otonomi Khusus Papua.

Sebab, berdasarkan UU No 21/2001 disebutkan masa berlaku dana otsus Papua berakhir pada 2021.

" Otsus Papua dan Papua Barat ini memang harus diselesaikan di tahun 2020. Regulasinya karena tahun 2021 UU Otsus itu selesai. Berlaku selama 20 tahun," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Kemenkeu: Ada Dana Otsus Papua Rp 1,85 Triliun yang Didepositokan

RUU Otsus Papua telah diusulkan pemerintah kepada DPR. RUU tersebut telah ditetapkan sebagai program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020.

"Kami sudah ajukan dan sudah selesai ke Baleg untuk rencana UU Otsus jadi prioritas 2020," ujar Tito.

Dia mengatakan sebenarnya RUU Otsus Papua telah disusun sejak tahun 2014. Namun, draf RUU sempat dikembalikan ke pemerintah untuk disempurnakan.

"Rencana ini sendiri sudah disusun tahun 2014 dan dibahas panitia antarkementerian. Setelah harmonisiasi di Kumham diparaf Kemhan, Mendagri, Menkeu dan diserahkan ke DPR 2009-2014. Waktu itu RUU kompleks, draf dikembalikan ke pemerintah untuk dipertimbangkan dan dibahas lebih detil," tutur dia.

Baca juga: Jokowi Bakal Evaluasi Total Otsus Papua

Selain itu, Tito menuturkan usul pemekaran Papua belum mencapai keputusan final. Sebab, kata dia, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diselesaikan terkait rencana pemekaran daerah.

"Belum bulat usulan dari Papua soal Papua Selatan. Sampai hari ini ada 22 kabupaten dari yang lama. Ada beberapa masalah, yakni aset daerah induk dan pemekaran, antara induk dan pemekaran. Masalah hibah dari induk ke pemekaran," kata Tito.

"Untuk di Papua Barat tahun 1999-2008 ada satu daerah pemekaran. Aset antara induk dan pemekaran, masalah hibah. Ini sedang dalam proses untuk dimediasi," ucap Tito.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Presiden Jokowi Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Saat Presiden Jokowi Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Nasional
Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X