Mendagri Minta DPR Segera Selesaikan Pembahasan RUU Otsus Papua

Kompas.com - 26/02/2020, 19:07 WIB
Komisi II DPR rapat dengan Mendagri Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Komisi II DPR rapat dengan Mendagri Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta DPR segera menyelesaikan pembahasan RUU Otonomi Khusus Papua.

Sebab, berdasarkan UU No 21/2001 disebutkan masa berlaku dana otsus Papua berakhir pada 2021.

"Otsus Papua dan Papua Barat ini memang harus diselesaikan di tahun 2020. Regulasinya karena tahun 2021 UU Otsus itu selesai. Berlaku selama 20 tahun," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Kemenkeu: Ada Dana Otsus Papua Rp 1,85 Triliun yang Didepositokan

RUU Otsus Papua telah diusulkan pemerintah kepada DPR. RUU tersebut telah ditetapkan sebagai program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020.

"Kami sudah ajukan dan sudah selesai ke Baleg untuk rencana UU Otsus jadi prioritas 2020," ujar Tito.

Dia mengatakan sebenarnya RUU Otsus Papua telah disusun sejak tahun 2014. Namun, draf RUU sempat dikembalikan ke pemerintah untuk disempurnakan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Rencana ini sendiri sudah disusun tahun 2014 dan dibahas panitia antarkementerian. Setelah harmonisiasi di Kumham diparaf Kemhan, Mendagri, Menkeu dan diserahkan ke DPR 2009-2014. Waktu itu RUU kompleks, draf dikembalikan ke pemerintah untuk dipertimbangkan dan dibahas lebih detil," tutur dia.

Baca juga: Jokowi Bakal Evaluasi Total Otsus Papua

Selain itu, Tito menuturkan usul pemekaran Papua belum mencapai keputusan final. Sebab, kata dia, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diselesaikan terkait rencana pemekaran daerah.

"Belum bulat usulan dari Papua soal Papua Selatan. Sampai hari ini ada 22 kabupaten dari yang lama. Ada beberapa masalah, yakni aset daerah induk dan pemekaran, antara induk dan pemekaran. Masalah hibah dari induk ke pemekaran," kata Tito.

"Untuk di Papua Barat tahun 1999-2008 ada satu daerah pemekaran. Aset antara induk dan pemekaran, masalah hibah. Ini sedang dalam proses untuk dimediasi," ucap Tito.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Positivity Rate Dekati 15 Persen, Satgas Covid-19 Minta untuk Diwaspadai dan Kendalikan

Positivity Rate Dekati 15 Persen, Satgas Covid-19 Minta untuk Diwaspadai dan Kendalikan

Nasional
'Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat...'

"Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat..."

Nasional
Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Nasional
IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Nasional
Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Nasional
Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Nasional
2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

Nasional
Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Nasional
Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Nasional
Bantu Pengendalian Covid-19, Masyarakat Diminta Inisiatif Lakukan Isolasi Mandiri

Bantu Pengendalian Covid-19, Masyarakat Diminta Inisiatif Lakukan Isolasi Mandiri

Nasional
Atasi Masalah Kapasitas Rumah Sakit, Kemenkes Bakal Gunakan RSJ dan Bangun RS Lapangan

Atasi Masalah Kapasitas Rumah Sakit, Kemenkes Bakal Gunakan RSJ dan Bangun RS Lapangan

Nasional
Moeldoko: Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dielakkan

Moeldoko: Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dielakkan

Nasional
Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Penuh, Awal Juli Akan Ditambah

Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Penuh, Awal Juli Akan Ditambah

Nasional
RSUP Persahabatan Siapkan 55 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

RSUP Persahabatan Siapkan 55 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X