Jokowi Bakal Evaluasi Total Otsus Papua

Kompas.com - 11/10/2019, 14:35 WIB
Presiden Jokowi usai membesuk Menko Polhukam Wiranto di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Kamis(10/10/2019). Menko Polhukam Wiranto diserang dua orang setelah meresmikan Universitas Mathlaul Awal di Pandeglang, Banten, pada Kamis (10/10/2019). KOMPAS.com/M ZAENUDDINPresiden Jokowi usai membesuk Menko Polhukam Wiranto di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Kamis(10/10/2019). Menko Polhukam Wiranto diserang dua orang setelah meresmikan Universitas Mathlaul Awal di Pandeglang, Banten, pada Kamis (10/10/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, ia bakal melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Pemberlakuan UU Otsus Papua bakal berakhir pada 2021.

"Tentu saja akan ada evaluasi total, evaluasi koreksi selama perjalanan ini. Apa yang masih bisa diperbaiki, yang mana akan kita perbaiki, akan kita koreksi, akan kita evaluasi," kata Jokowi saat ditanya wartawan usai menerima siswa SD di Papua, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Baca juga: Jokowi Minta Kapolri Tambah Personel untuk Kawal Pejabat

Jokowi menyatakan, pemerintah pusat akan duduk bersama pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat untuk membahas evaluasi pelaksanaan UU Otsus Papua.

Namun, ia tak merinci poin apa yang akan dievaluasi dalam pelaksanaan otonomi khusus di Bumi Cendrawasih itu.

Baca juga: Kompolnas: Polisi Kurang Implementasikan UU Otsus Papua

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, hal yang terpenting, pelaksanaan otonomi khusus dan penyaluran dana otonomi khusus memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

"Tapi yang paling penting, otsus, kemudian dana otsus itu betul-betul memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di tanah Papua, yang paling penting itu bagi perbaikan SDM di sana," ujar dia. 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X