Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Karyawan Sambut Baik Penghentian Seleksi Calon Dirut TVRI di DPR

Kompas.com - 26/02/2020, 13:33 WIB
Sania Mashabi,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presidium Komite Penyelamat TVRI Agil Samal menilai langkah pemberhentian sementara proses seleksi calon Direktur Utama (Dirut) TVRI oleh DPR sudah tepat.

"DPR melakukan yang semestinya mereka lakukan karena semua proses kisruh TVRI ini tengah ditangani oleh Komisi I DPR RI," kata Agil pada Kompas.com, Rabu (26/2/2020).

"Dewas (Dewan Pengawas) menunjukan rasa tidak hormat mereka kepada lembaga legislatif yang selama ini menaungi TVRI," sambung dia.

Baca juga: Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Agil menilai, pemberhentian proses seleksi calon Dirut TVRI ini sangat penting.

Sebab, kata dia, apabila proses seleksi calon Dirut TVRI dilanjutkan, akan memberikan dampak buruk bagi karyawan.

"Karena bisa kita bayangkan apa dan output yang dihasilkan dengan pansel yang sejak awal telah menerabas semua aturan yang berlaku. Hanya satu kata, dewas abai peraturan," ujar dia.

Ia juga menilai, Dewan Pengawas TVRI telah melanggar banyak aturan yang akhirnya merugikan TVRI.

Kerugian itu di antaranya, terkait tunjangan karyawan hingga hilangnya kepercayaan kerja sama oleh pihak ketiga sejak pemberhentian Helmy Yahya sebagai Dirut TVRI.

Baca juga: Dewas Setuju Proses Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

"Banyak pos struktural yang kosong karena pensiun sejak Desember 2019 tidak bisa diangkat karena Dirut tidak ada," ungkap Agil.

"Ketiga, tidak ada perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Keempat, kepercayaan pihak ketiga menurun kepada TVRI akibat pemberhentian Pak Helmy Yahya," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid menyatakan proses seleksi calon Dirut TVRI dihentikan sementara.

Alasannya, Dewas TVRI dianggap kurang berkomunikasi dengan Komisi I DPR terkait proses seleksi calon Dirut TVRI.

Baca juga: Karyawan Apresiasi Langkah Suryopratomo Mundur dari Calon Dirut TVRI

Hal itu diputuskan dalam rapat Komisi I DPR dengan Dewas TVRI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Proses seleksi calon Dirut TVRI itu diketahui dibuka pada 3 Februari 2020 dan sudah terjaring 16 nama.

"Kami ingin proses seleksi yang dilakukan oleh Dewas itu bisa tertib administrasi, tertib anggaran juga dan lain-lain. Karena ini terkait juga dengan anggaran untuk melakukan proses seleksi, maka ini perlu dilaporkan dulu kepada DPR," ujar Meutya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com