Kompas.com - 25/02/2020, 20:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau agar dana desa bisa digunakan untuk mendirikan perpustakaan bagi warga pedesaan.

Menurut Tito, pemerintah pusat sudah mulai melakukan transfer dana desa ke rekening desa pada Februari ini.

"Sudah ditransfer langsung per bulan ini, rata-rata sekitar Rp 1 miliar per tahun. Ini salah satunya mereka bisa gunakan untuk membangun perpustakaan desa dari anggaran itu," ujar Tito di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2020). 

Baca juga: 114 Desa di Maluku Bermasalah dengan Dana Desa, 25 Kades Masuk Penjara

Menurut Tito, perpustakaan untuk warga desa tidak perlu dibangun secara mewah.

"Tidak usah hebat-hebat perpustakaannya, sesuaikan dengan karakter (masyarakat desa). Silakan gunakan dana desa untuk membuat perpustakaan di desa masing-masing," kata Tito.

Program ini, lanjut Tito, dalam rangka mendorong keberadaan perpustakaan menjadi hal yang wajib bagi daerah dan harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

"Meskipun dianggap wajib tapi bukan pelayanan dasar. Tapi wajib dalam (pengertian) ilmu pemerintahan," jelas Tito. 

Baca juga: Jaksa Agung Minta Jajarannya Tak Asal Jerat Kades Terindikasi Korupsi Dana Desa

Untuk mendukung kebijakan ini, Tito menegaskan akan menyusun Peraturan Mendagri.

"Agar semua daerah baik provinsi, kabupaten/kota membentuk dinas perpustakaan. Kecamatan juga kita minta dorong untuk membuat, dianggarkan oleh kabupaten. Karena kecamatan tidak punya anggaran," tambah Tito.

Sebelumnya, Tito mengatakan pemerintah telah menetapkan alokasi besaran dana desa sebesar Rp 960 juta untuk setiap desa.

"Pada 2020, rata-rata alokasi dana per desa mencapai Rp 960 juta," ujar Tito sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemendagri, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Pemerintah Segera Salurkan Dana Desa Sebesar Rp 72 Triliun

 

Menurut Tito, secara total pemerintah mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp 72 triliun pada 2020.

Jumlah ini mengalami peningkatan dari anggaran pada 2019 sebesar Rp 70 triliun.

Dia melanjutkan, pada 2020 pemerintah akan menyalurkan dana desa secara langsung ke rekening pemerintah desa.

Baca juga: Mendagri Ajak Pemda Ikut Awasi Penggunaan Dana Desa

 

Sehingga, penyaluran dana desa tidak melewati jenjang kabupaten atau kota sebagaimana sebelumnya.

Menurut Tito, Kemendagri bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sudah sepakat memangkas penyaluran.

Tito menilai penyaluran dana desa harus dilakukan dengan segera.

"Dana desa penting secepatnya untuk tiba dan dikelola langsung oleh desa, sesuai mekanisme yang ada, untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa. Saat ini Indonesia menghadapi tantangan perlambatan ekonomi akibat tekanan global," jelas Tito.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Nasional
Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Nasional
Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.