Jaksa Agung Minta Jajarannya Tak Asal Jerat Kades Terindikasi Korupsi Dana Desa

Kompas.com - 25/02/2020, 06:15 WIB
Jaksa Agung ST. Burhanuddin (kanan) didampingi Wakil Jaksa Agung Arminsyah (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). Rapat kerja tersebut membahas persoalan penanganan dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). FOTO ANTARA/Puspa Perwitasari/ama.
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIJaksa Agung ST. Burhanuddin (kanan) didampingi Wakil Jaksa Agung Arminsyah (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). Rapat kerja tersebut membahas persoalan penanganan dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). FOTO ANTARA/Puspa Perwitasari/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta jajarannya tak langsung menjerat kepada desa, jika terindikasi melakukan korupsi dana desa.

Burhan berpendapat, indikasi kepala desa melakukan korupsi dana desa itu kemungkinan terjadi karena tidak memahami pengelolaan keuangan.

Oleh karenanya, ia meminta, jajarannya berhati-hati.

Baca juga: Pemerintah Segera Salurkan Dana Desa Sebesar Rp 72 Triliun

"Khususan dana desa ini, minta perhatian. Untuk penanganan saya minta langkah mens reanya, tolong diperhatikan. Saya orang desa, saya tahu persis seorang kepala desa dipilih masyarakat secara langsung," kata Burhan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Burhan mengatakan, setiap calon kepala desa biasanya berasal dari orang terpandang. Oleh sebab itu, ia tak yakin para kepala desa mengincar dana desa.

Ia pun menyarankan, para staf di pemerintahan daerah membimbing kepala daerah terkait pengelolaan dana desa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: 4 Fakta Kades Diduga Gelapkan Dana Desa Rp 325 Juta, Digunakan untuk Liburan ke Malaysia dan Bayar Utang

"Setiap apapun pembelajaran, itu adalah pada pemda. Kalau pemda tidak memberikan kursus pembekalan kepada kades atau sekdes, artinya kepala daerah harus bertanggung jawab untuk itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Burhan meminta, jajarannya seperti Kejaksaan Tinggi untuk menyeleksi proses tindak lanjut soal dana desa.

"Tolong perhatikan secara betul mens reanya, dan jangan sembarang menetapkan," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.