Kompas.com - 25/02/2020, 14:30 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARISekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, saat ini partainya tengah menyiapkan kongres yang mengagendakan pemilihan ketua umum.

Muzani menyatakan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto akan maju kembali sebagai caketum. Menurutnya, tidak ada caketum lain di Kongres Partai Gerindra.

"Enggak. Enggak ada calon lain. Insya Allah hanya Pak Prabowo yang akan maju. Saya kira kalau itu kami (kompak). Tidak ada beda pendapat," kata Muzani di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: Gerindra Bersyukur Elektabilitas Prabowo Tertinggi pada Pilpres 2024, tetapi...

Ia menyebutkan kader Gerindra masih menginginkan Prabowo duduk di kursi ketua umum.

Selain itu, kata Muzani, Prabowo masih diperlukan untuk menjaga Partai Gerindra.

"Pak prabowo masih diperlukan untuk menjaga kita semuanya," ujarnya.

Namun, Muzani belum menjelaskan secara terperinci mengenai jadwal kongres.

Baca juga: Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Ia mengatakan DPP akan menggelar rapat dengan DPD untuk memutuskan pelaksanaan kongres.

"Ya tahun 2020 ini. Waktu dan tempat akan kami rapatkan dengan pimpinan-pimpinan daerah. Akan kami lakukan rapimnas untuk memutuskan pelaksanaan kongres," tutur Muzani.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Nasional
Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Nasional
Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Nasional
Ada Istilah 'Titipan Pak Menteri' di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Ada Istilah "Titipan Pak Menteri" di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Nasional
Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X