Pemerintah Evakuasi WNI di Kapal World Dream ke Kepulauan Seribu DKI

Kompas.com - 24/02/2020, 17:30 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy mengumumkan evakuasi 188 ABK World Dream KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMMenko PMK Muhadjir Effendy mengumumkan evakuasi 188 ABK World Dream

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengevakuasi 188 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal ( ABK) World Dream yang sedang berada di Selat Johor, Malaysia, pada 26 Februari.

Mereka akan dievakuasi ke Pulau Sebaru Kecil, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Mereka akan tiba di sana pasa 28 Februari.

Rencananya, mereka dijemput dengan KRI Suharso.

Baca juga: 188 WNI Kru Kapal Pesiar World Dream Dievakuasi ke Pulau Tak Berpenghuni

Mereka akan dibawa lebih dulu menggunakan Kapal World Dream dan akan diserahterimakan ke Pemerintah Indonesia di Selat Durian, Riau.

Nantinya, di Selat Durian, KRI Suharso pada 26 Februari telah menunggu.

Pada pukul 10.00 WIB, KRI Suharso diperkirakan tiba di Pulau Sebaru Kecil pada 28 Februari pukul 09.00 WIB.

"188 anak buah kapal dari World Dream akan diobservasi di Pulau Sebaru Kecil, yang akan diperkuat oleh Kapal RS dr Suharso," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Muhadjir menyampaikan, observasi di Pulau Sebaru akan dilakukan seperti halnya yang dilakukan kepada WNI dari daratan China di Natuna.

Mereka juga akan diobservasi selama 14 hari sejak kedatangan di Pulau Sebaru.

Baca juga: WNI di Kapal Pesiar Diamond Princess Minta Dievakuasi, Ketakutan dan Tak Mau Mati Perlahan

Meski sudah mengantongi sertifikat sehat, pemerintah tetap memutuskan untuk mengobservasi ulang 188 WNI ABK World Dream.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X