Kompas.com - 24/02/2020, 17:30 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy mengumumkan evakuasi 188 ABK World Dream KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMMenko PMK Muhadjir Effendy mengumumkan evakuasi 188 ABK World Dream

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengevakuasi 188 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal (ABK) World Dream yang sedang berada di Selat Johor, Malaysia, pada 26 Februari.

Mereka akan dievakuasi ke Pulau Sebaru Kecil, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Mereka akan tiba di sana pasa 28 Februari.

Rencananya, mereka dijemput dengan KRI Suharso.

Baca juga: 188 WNI Kru Kapal Pesiar World Dream Dievakuasi ke Pulau Tak Berpenghuni

Mereka akan dibawa lebih dulu menggunakan Kapal World Dream dan akan diserahterimakan ke Pemerintah Indonesia di Selat Durian, Riau.

Nantinya, di Selat Durian, KRI Suharso pada 26 Februari telah menunggu.

Pada pukul 10.00 WIB, KRI Suharso diperkirakan tiba di Pulau Sebaru Kecil pada 28 Februari pukul 09.00 WIB.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"188 anak buah kapal dari World Dream akan diobservasi di Pulau Sebaru Kecil, yang akan diperkuat oleh Kapal RS dr Suharso," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Muhadjir menyampaikan, observasi di Pulau Sebaru akan dilakukan seperti halnya yang dilakukan kepada WNI dari daratan China di Natuna.

Mereka juga akan diobservasi selama 14 hari sejak kedatangan di Pulau Sebaru.

Baca juga: WNI di Kapal Pesiar Diamond Princess Minta Dievakuasi, Ketakutan dan Tak Mau Mati Perlahan

Meski sudah mengantongi sertifikat sehat, pemerintah tetap memutuskan untuk mengobservasi ulang 188 WNI ABK World Dream.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stepanus Robin Bantah Ada 8 ‘Orang Dalam’ Azis Syamsuddin di KPK

Stepanus Robin Bantah Ada 8 ‘Orang Dalam’ Azis Syamsuddin di KPK

Nasional
Survei SMRC: 48,2 Persen Responden Nilai Kondisi Pemberantasan Korupsi Buruk

Survei SMRC: 48,2 Persen Responden Nilai Kondisi Pemberantasan Korupsi Buruk

Nasional
KSAL Sematkan Panglima TNI Brevet Kehormatan Hidro-Oseanografi

KSAL Sematkan Panglima TNI Brevet Kehormatan Hidro-Oseanografi

Nasional
Kontras Nilai Demokrasi Perlahan Mati di Tahun Ke-2 Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf

Kontras Nilai Demokrasi Perlahan Mati di Tahun Ke-2 Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf

Nasional
Kemenkes: Masih Banyak Lansia yang Belum Mau Divaksin karena Terpapar Hoaks

Kemenkes: Masih Banyak Lansia yang Belum Mau Divaksin karena Terpapar Hoaks

Nasional
Ini Skema Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah yang Disiapkan Kemenag...

Ini Skema Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah yang Disiapkan Kemenag...

Nasional
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Menag Ingatkan tentang Empati untuk Jaga Persatuan

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Menag Ingatkan tentang Empati untuk Jaga Persatuan

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 1 dan 2 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 1 dan 2 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Nasional
7 Langkah Ini Dilakukan Kemenag untuk Siapkan Penyelenggaraan Ibadah Umrah 1443 Hijriah

7 Langkah Ini Dilakukan Kemenag untuk Siapkan Penyelenggaraan Ibadah Umrah 1443 Hijriah

Nasional
Kompolnas Sarankan Warga Digeledah Polisi Tak Sesuai Aturan Lapor lewat Propam Presisi

Kompolnas Sarankan Warga Digeledah Polisi Tak Sesuai Aturan Lapor lewat Propam Presisi

Nasional
Telegram Kapolri Selalu Terbit Setelah Banyak Kasus, Anggota DPR: Kultur Hukum Ketinggalan Kereta

Telegram Kapolri Selalu Terbit Setelah Banyak Kasus, Anggota DPR: Kultur Hukum Ketinggalan Kereta

Nasional
Jika Terbukti Bersalah, Rahel Venya Terancam 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Jika Terbukti Bersalah, Rahel Venya Terancam 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Nasional
Dukung Nelayan Tradisional, Kementerian KP Janji Bangun Dermaga di Pantai Sine

Dukung Nelayan Tradisional, Kementerian KP Janji Bangun Dermaga di Pantai Sine

Nasional
Kapolri Terbitkan Surat Telegram Baru, Anggota Komisi III: Polisi yang Lakukan Pidana Harus Diproses

Kapolri Terbitkan Surat Telegram Baru, Anggota Komisi III: Polisi yang Lakukan Pidana Harus Diproses

Nasional
Survei SMRC: 64,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Covid-19

Survei SMRC: 64,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.