Menurut Menristek, Riset dan Inovasi RI Tak Maju karena Birokrasi

Kompas.com - 24/02/2020, 14:22 WIB
Menristek Bambang Brodjonegoro usai bertemu Wapres Maruf Amin KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMMenristek Bambang Brodjonegoro usai bertemu Wapres Maruf Amin

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Bambang Brodjonegoro menyebutkan, salah satu kendala yang membuat riset dan inovasi Indonesia tidak maju karena kelembagaan riset masih dililit birokrasi.

Hal tersebut disampaikan Bambang saat Rapat Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bertajuk Penguatan Daya Saing melalui Inovasi, Transformasi Digital, dan Kualitas SDM di Kantor BPPT, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).

"Kita masih dililit dengan birokrasi di dalam kelembagaan riset. Saya pastikan, riset dan birokrasi itu tidak bisa kawin, karena dua hal itu mempunyai dua prinsip yang berbeda," ujar Bambang.

Baca juga: Tantangan Jokowi dan Ironi Riset RI

Oleh karena itu, kata dia, ke depannya perlu dilakukan debirokratisasi di bidang riset.

Pasalnya, lanjut Bambang, riset tidak bisa dikembangkan dengan jenjang struktural dan rumitnya birokrasi seperti yang terjadi saat ini.

"Sehingga orientasi dari riset yang sekarang adalah sekadar kegiatan, sekadar penyerapan anggaran. Karena itulah kinerja dari birokrasi," kata dia.

Kondisi seperti itu pun sangat tidak sesuai dengan cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai perekonomian berbasis inovasi. 

Baca juga: Jokowi Minta Produk Hasil Riset dan Inovasi Diproduksi Besar-besaran

Selain itu, sumber dana riset atau penelitian Indonesia hanya 0,25 persen dari Gross Domestic Product (GDP), jauh jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya di dunia.

"0,25 persen ini belum puncak masalahnya. Puncaknya adalah dengan anggaran tadi, 80 persennya datang dari dari Pemerintah, hanya 20 persen yang dari swasta. Jadi artinya yang tertarik, yang sibuk melakukan riset itu pemerintah. Ini yang membuat riset tidak akan maju, karena riset tidak didorong oleh suatu kebutuhan yang real," kata dia.

Kondisi ini berbeda dengan negara lain seperti Korea Selatan, Jepang, atau Thailand yang risetnya didominasi swasta.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan 'New Normal'

Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan "New Normal"

Nasional
Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Nasional
Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Nasional
Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Nasional
Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Nasional
KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

Nasional
'New Normal' Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

"New Normal" Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

Nasional
Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Nasional
Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Nasional
Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Nasional
Protokol 'New Normal' Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Protokol "New Normal" Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Nasional
Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Nasional
Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Nasional
CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X