Salin Artikel

Menurut Menristek, Riset dan Inovasi RI Tak Maju karena Birokrasi

Hal tersebut disampaikan Bambang saat Rapat Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bertajuk Penguatan Daya Saing melalui Inovasi, Transformasi Digital, dan Kualitas SDM di Kantor BPPT, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).

"Kita masih dililit dengan birokrasi di dalam kelembagaan riset. Saya pastikan, riset dan birokrasi itu tidak bisa kawin, karena dua hal itu mempunyai dua prinsip yang berbeda," ujar Bambang.

Oleh karena itu, kata dia, ke depannya perlu dilakukan debirokratisasi di bidang riset.

Pasalnya, lanjut Bambang, riset tidak bisa dikembangkan dengan jenjang struktural dan rumitnya birokrasi seperti yang terjadi saat ini.

"Sehingga orientasi dari riset yang sekarang adalah sekadar kegiatan, sekadar penyerapan anggaran. Karena itulah kinerja dari birokrasi," kata dia.

Kondisi seperti itu pun sangat tidak sesuai dengan cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai perekonomian berbasis inovasi. 

Selain itu, sumber dana riset atau penelitian Indonesia hanya 0,25 persen dari Gross Domestic Product (GDP), jauh jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya di dunia.

"0,25 persen ini belum puncak masalahnya. Puncaknya adalah dengan anggaran tadi, 80 persennya datang dari dari Pemerintah, hanya 20 persen yang dari swasta. Jadi artinya yang tertarik, yang sibuk melakukan riset itu pemerintah. Ini yang membuat riset tidak akan maju, karena riset tidak didorong oleh suatu kebutuhan yang real," kata dia.

Kondisi ini berbeda dengan negara lain seperti Korea Selatan, Jepang, atau Thailand yang risetnya didominasi swasta.

Alokasi dana riset 70-80 persen di negara-negara itu, berasal dari swasta dan pemerintah hanya 20 persen. Hal tersebut karena pihak swasta lah yang lebih tahu kebutuhan pasar untuk melakukan riset dan inovasi.

"Kalau pemerintah yang sibuk, maka ujungnya adalah penyerapan anggaran yang tidak berujung pangkal, yang tidak jelas apa fokus risetnya," kata dia.

Selain itu, sumber daya manusia (SDM) juga menjadi kendala lainnya baik dari segi jumlah maupun kualitas. Termasuk juga soal fokus riset yang sulit dicari.

Saat ini, kata dia, bidang prioritas penelitian dan inovasi di Indonesia ada sembilan. Padahal bagi banyak pihak, jumlah tersebut belum termasuk prioritas.

"Karena masih terlalu banyak sehingga kita harus benar-benar mencari apa yang sebenarnya menjadi fokus riset kita dengan prioritas yang lebih terbatas," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/24/14224511/menurut-menristek-riset-dan-inovasi-ri-tak-maju-karena-birokrasi

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke