Namun, Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno menuturkan, meningkatnya kepuasan publik terhadap DPR bukan atas dasar kinerjanya, melainkan lantaran tidak adanya keributan di DPR.
Kondisi ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan kondisi DPR periode sebelumnya.
"Kalau yang sebelumnya, belum dilantik sudah ribut UU MD3. Ketua DPR yang semestinya milik PDIP dikudeta, sehingga akhrinya ketua DPR bukan dari PDIP. Ribut dua bulan enggak karu-karuan," kata Adi saat memberikan paparan di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta, Minggu (23/2/2020).
"Kalau yang sekarang relatif landai karena mayoritas (anggota DPR) pendukung pemerintah. Rapat-rapat pada hadir, sehingga tidak ada dinamika ekstrim. Itu yang kemudian dilihat publik tidak ada ribut-ribut," imbuh dia.
Meski kini publik tengah dihebohkan dengan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) dalam bentuk omnibus law, seperti RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan, kehebohan itu belum terjadi pada saat survei dilaksanakan pada 28 Januari hingga 5 Februari 2020.
Baca juga: Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik
Kalau pun terjadi kehebohan, ia menambahkan, hanya berada di level elite karena yang dianggap memiliki kepentingan besar mereka.
Demikian halnya soal revisi UU KPK yang beberapa waktu lalu sempat panas. Menurut dia, perhatian publik terhadap isu tersebut hanya terjadi pada saat mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi turun ke jalan.
"Yang demo juga mahasiswa, itu pun dua hari setelah itu sepi. Jadi bedakan, survei opini publik dan survei opini elite," ujar dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.