Puan Maharani: Awal Tahun Ini Ada Kabar Baik untuk DPR...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, lembaga DPR RI mendapat kabar baik dalam hal kepercayaan publik.

"Awal tahun ini ada kabar baik. Salah satu survei publik menyebutkan bahwa DPR mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ini tantangan kita semua," kata Puan saat membuka Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan DPR di Crowne Plaza Hotel, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Politikus PDI Perjuangan ini kemudian merujuk hasil survei Politika Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) yang menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap DPR mencapai 50,6 persen.

Baca juga: Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Menurut dia, hasil survei tersebut sedikit mengalami peningkatan dibandingkan survei serupa yang dilakukan sejumlah lembaga survei pada Oktober 2019 lalu.

"Tadinya kepercayaan masyarakat itu 40 persen. Artinya dari Oktober sampai Januari kinerja kita lebih baik," klaim dia.

Salah satu kinerja yang dibanggakan Puan Maharani, yaitu dalam hal kehadiran anggota dewan ketika mengikuti rapat paripurna.

Mantan Menteri Koordinator bidan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu mengatakan, jika sebelumnya pimpinan dewan harus menunggu terlebih dahulu anggota datang, namun tidak dengan saat ini.

"Lihat rapat paripurna ini dihadiri anggota DPR sekarang lebih baik. Kami harapkan gotong royong dari anggota DPR, bahwa kinerja DPR itu di kehadiran di paripurna semua disorot media," ujar dia.

Baca juga: DPR Adem Ayem Kenapa? Karena yang Mesan Omnibus Law Ya Big Boss...

Puan Maharani mengatakan, seluruh wakil rakyat memang memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga legislatif.

Pasalnya, sikap anggota DPR dipandang secara kolektif kolegial oleh masyarakat.

Ketika ada anggota yang melakukan kesalahan, maka seluruh masyarakat akan menilai kinerja DPR buruk seluruhnya.

Namun, tidak demikian ketika ada anggota DPR yang berbuat hal positif. Belum tentu masyarakat akan memandang DPR secara positif.

Untuk diketahui, survei yang dilakukan dua lembaga survei itu dilakukan terhadap 2.197 responden di 220 desa/kelurahan secara proporsional.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen dengan margin of error sebesar 2,13 persen.

Selain DPR, hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Mahkamah Agung mencapai 53,2 persen, MPR 52,7 persen, Mahkamah Konstitusi 50,9 persen, DPD 51,4 persen dan Badan Pemeriksa Keuangan 48,9 persen.

Baca juga: Wapres Maruf Amin: RUU Ketahanan Keluarga Inisiatif DPR...

Namun, Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno menuturkan, meningkatnya kepuasan publik terhadap DPR bukan atas dasar kinerjanya, melainkan lantaran tidak adanya keributan di DPR.

Kondisi ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan kondisi DPR periode sebelumnya.

"Kalau yang sebelumnya, belum dilantik sudah ribut UU MD3. Ketua DPR yang semestinya milik PDIP dikudeta, sehingga akhrinya ketua DPR bukan dari PDIP. Ribut dua bulan enggak karu-karuan," kata Adi saat memberikan paparan di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta, Minggu (23/2/2020).

"Kalau yang sekarang relatif landai karena mayoritas (anggota DPR) pendukung pemerintah. Rapat-rapat pada hadir, sehingga tidak ada dinamika ekstrim. Itu yang kemudian dilihat publik tidak ada ribut-ribut," imbuh dia.

Meski kini publik tengah dihebohkan dengan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) dalam bentuk omnibus law, seperti RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan, kehebohan itu belum terjadi pada saat survei dilaksanakan pada 28 Januari hingga 5 Februari 2020.

Baca juga: Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Kalau pun terjadi kehebohan, ia menambahkan, hanya berada di level elite karena yang dianggap memiliki kepentingan besar mereka.

Demikian halnya soal revisi UU KPK yang beberapa waktu lalu sempat panas. Menurut dia, perhatian publik terhadap isu tersebut hanya terjadi pada saat mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi turun ke jalan.

"Yang demo juga mahasiswa, itu pun dua hari setelah itu sepi. Jadi bedakan, survei opini publik dan survei opini elite," ujar dia.