Sandiaga Soroti Polarisasi soal RUU Ketahanan Keluarga

Kompas.com - 22/02/2020, 18:35 WIB
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno di Rumah Siap Kerja, Jakarta Selatan, Sabtu (22/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DWakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno di Rumah Siap Kerja, Jakarta Selatan, Sabtu (22/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menilai Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga telah menciptakan polarisasi di tengah masyarakat.

"Kalau kita lihat hal-hal yang sekarang terjadi di Indonesia kan semuanya dipolarisasi. RUU Ketahanan Keluarga ini juga dipolarisasi antara pihak 1 dengan yang lain dan dibentur-benturkan," kata Sandiaga di Rumah Siap Kerja, Jakarta Selatan, Sabtu (22/2/2020).

Sandiaga mengatakan, masyarakat seharusnya tidak dibentur-benturkan dengan polemik RUU Ketahanan Keluarga melainkan diajak berdiskusi untuk mendapat masukan terkait RUU ini.

Baca juga: Soal RUU Ketahanan Keluarga, Pakar: Tak Etis Negara Atur Keluarga

Eks Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, RUU Ketahanan Keluarga juga harus dibahas secara mendalam, mengingat keluarga merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat.

"Menurut saya pembahasannya tidak bisa sepotong-sepotong, seperti ini hanya kasus LGBT, pisah kamar, dan lain-lain, ini menurut saya terlalu gimmicky. Tapi harus dilihat dari satu kesatuan di mana RUU Ketahanan Keluarga ini ujungnya harus memperkuat keluarga," ujar Sandiaga.

Walau demikian, Sandiaga mengingatkan, Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga tidak boleh melanggar hak-hak privat warga negara.

Baca juga: Golkar Yakin Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Tak Akan Berlanjut

"Saya bilang ada ranah-ranah privat yang menurut saya harus hati-hati bahwa kita jangan step over matters of privacy. Ranah-ranah rivat jangan kita langgar," kata Sandiaga.

RUU Ketahanan Keluarga merupakan usul DPR dan masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2020.

Sejumlah pasal kontroversial dalam RUU Ketahanan Keluarga di antaranya soal wajib lapor penyimpangan seksual, yang didefinisikan sebagai pelaku LGBT, sadisme, masokisme, dan incest.

Baca juga: Baleg DPR Buka Kemungkinan RUU Ketahanan Keluarga Digabungkan dengan UU Lain

Selain itu, juga diatur mengenai kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga.

Pengusul RUU Ketahanan keluarga adalah anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani, anggota Fraksi Gerindra Sodik Mujahid, anggota Fraksi Golkar Endang Maria Astuti, dan anggota Fraksi PAN Ali Taher.

Namun, belakangan Endang Maria menyatakan menarik diri sebagai pengusul RUU Ketahanan Keluarga.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

Nasional
Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X