Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/02/2020, 10:39 WIB
Ardito Ramadhan,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah segera mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di kapal pesiar Diamond Princess yang saat ini bersandar di perairan Yokohama, Jepang, dalam waktu dekat untuk kembali ke Indonesia.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, keputusan itu diambil setelah pemerintah menggelar rapat teknis antara kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Jepang.

"Pemerintah segera melakukan evakuasi kemanusiaan tahap dua dari Yokohama (Jepang) dalam waktu dekat setelah melakukan rapat teknis dengan kementerian/lembaga terkait di dalam negeri dan Pemerintah Jepang khususnya di luar negeri," kata Fadjroel dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/2/2020).

Baca juga: Dua Opsi Pemerintah Evakuasi 74 WNI ABK Diamond Princess di Yokohama

Fadjroel menuturkan, Presiden Joko Widodo terus menerima laporan terakhir tentang keadaan WNI di Yokohama Jepang.

Jokowi, kata Fadjroel, juga memerintahkan semua pihak di dalam negeri untuk mempersiapkan evakuasi kemanusiaan tahap dua dari Yokohama (Jepang) ini sebaik mungkin.

"Termasuk memerintahkan Kemenlu dan KBRI untuk terus memantau dan berkomunikasi dengan 78 WNI tersebut serta menyelesaikan semua prosedur evakuasi kemanusiaan tahap dua dari Yokohama (Jepang) ke Indonesia kepada pihak pemerintah dan otoritas lainnya di Jepang," kata Fadjroel.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Fadjroel mengatakan, evakuasi WNI dari Yokohama merupakan kelanjutan dari evakuasi 238 WNI dari Wuhan, China, yang kemudian diobservasi di Natuna.

Diberitakan, terdapat empat WNI kru kapal pesiar Diamond Princess di perairan Yokohama yang terinfeksi virus Covid-19. Adapun total WNI yang menjadi kru kapal tersebut sebanyak 78 orang.

Fadjroel mengatakan, empat orang WNI yang dinyatakan positif terdampak virus Covid-19 sudah dirawat dengan sangat baik di rumah sakit di Jepang yang memenuhi semua protokol WHO.

 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com