Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Buka Data Jumlah WNI yang Masih Ada di Wuhan

Kompas.com - 21/02/2020, 14:00 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah membuka data jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Wuhan, Provinsi Hubei, China.

Selain data, kata Saleh, alasan mereka tidak mau pulang ke Indonesia juga harus diungkap.

"Nah kan juga sekarang di Wuhan di China kan masih banyak warga negara kita masih ada," kata Saleh di Kawasan Mampang, Jakarta, Jumat (21/2/2020).

"Itu kita inginkan pemerintah kita mengungkap datanya juga berapa lagi sebetulnya yang ada di sana. Kemudian mengapa mereka tidak mau pulang. Apa alasannya kan ada banyak tuh," ucap dia.

Baca juga: Perawat, Orangtua, dan Saudaranya Meninggal di Wuhan akibat Virus Coron

Menurut Saleh, pemerintah harus melindungi masyarakat yang masih ada di Wuhan, termasuk warga-warga Indonesia yang sedang dikarantina di Kapal Diamond Princess.

"Nah kalau mereka merasa tidak ada masalah bagaimana langkah kita untuk melindungi mereka begitu nah itu juga harus dibuka, termasuk yang tadi Jepang di negara-negara lain yang kena virus ini," ucap Saleh.

Sebelumnya, Indonesia mengevakuasi 238 WNI dari Provinsi Hubei, China, ke Tanah Air.

Jumlah itu berkurang tujuh orang dari rencana awal yang akan mengevakuasi 245 orang.

"Jadi 238 yang datang, menurut data," kata Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto seperti ditulis Antara, Minggu (2/2/2020).

Dari tujuh orang yang tak kembali ke Tanah Air, kata Menkes, empat di antaranya menyatakan tidak bersedia dievakuasi atas kehendak sendiri.

Baca juga: Evakuasi 245 WNI di Wuhan, Tiba di Indonesia Langsung Dikarantina di Natuna

Mereka, kata Menkes telah membuat surat pernyataan yang menyebutkan alasan mereka tidak bersedia dievakuasi.

Sementara itu, tiga orang lainnya tidak lolos uji pemeriksaan yang dilakukan Pemerintah China.

"Yang tiga tidak lolos screening, screening yang dilakukan Pemerintah China yang bertahap, tiga tahap mereka harus jalani," ujar dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain di Pilgub Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain di Pilgub Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com