Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi Rela Namanya Dicatut untuk Izin Investasi

Kompas.com - 20/02/2020, 11:47 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan namanya sering digunakan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan izin investasi yang mangkrak di daerah.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional BKPM di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Mulanya, ia merasa puas dengan kinerja Bahlil lantaran mampu menyelesaikan sejumlah izin investasi yang mangkrak di daerah.

Baca juga: Sri Mulyani Minta BKPM Genjot Kinerja Investasi di 2020

Ia mencontohkan perizinan investasi di Cilegon, Banten, yang mangkrak selama empat tahun namun mampu diselesaikan Bahlil dalam waktu kurang dari dua pekan.

Ia lantas mendengar namanya dibawa-bawa Bahlil saat menyelesaikan berbagai perizinan investasi yang mangkrak di daerah.

"Saya senang kepada Pak Bahlil karena gamblang dan arahnya ke mana juga kelihatan. Meskipun sering pakai nama presiden kalau ke daerah," ujar Jokowi sembari tersenyum, lantas disambut tawa peserta Rakornas BKPM.

"Untuk menyelesaikan persoalan di daerah enggak apa-apa. Saya sampaikan enggak apa-apa gunakan nama saya untuk kebaikan dan kecepatan proses," lanjut Presiden.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi 2019 Meleset dari Target, Kepala BKPM: Kita Sudah Ramal

Ia menekankan kecepatan dalam melayani para investor sangat dibutuhkan di masa sekarang, sebab banyak investor yang berminat menanamkan modalnya di Indonesia.

Ia mencontohkan, pada 2019 ada investasi senilai Rp 708 triliun yang sudah masuk ke Indonesia namun belum selesai perizinannya. Jokowi meminta hal tersebut tak terulang kembali di 2020.

"Sudah buka pintu, sudah masuk, tapi berhenti. Itu Rp 708 trilun. Sebetulnya kita enggak perlu promosi ke mancanegara enggak perlu. Yang di dalam saja selesaikan," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com