Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/02/2020, 09:18 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri mengkritik soal rencana menggelar event balapan mobil listrik Formula E di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada 6 Juni 2020.

Megawati mempertanyakan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anie Baswedan yang menggelar balapan mobil listrik tersebut di kawasan Monas.

Bukan tanpa alasan, Megawati menegaskan, Monas merupakan cagar budaya yang dilindungi, maka sudah semestinya pemerintah melindungi kawasan tersebut.

"Monas itu di dalam keputusan, peraturan, itu adalah cagar budaya," ujar Megawati di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Rabu (20/2/2020).

Baca juga: Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Sebelumnya, Tim Ahli Cagar Budaya Nasional menyatakan hal serupa bahwa Monas adalah cagar budaya dan tempat sakral.

Mereka pun menolak kawasan Monas menjadi tempat balapan Formula E.

Megawati mengatakan, seharusnya Anies tidak menjadi kawasan Monas sebagai tempat balapan Formula E.

Ia pun mempertanyakan, mengapa Anies tak mencari tempat lain selain Monas.

"Kenapa sih, mau bikin Formula E kenapa sih harus di situ? Kenapa sih enggak di tempat lain? Kan begitu. Peraturan itu ya peraturan," kata Mega.

Kenangan Soekarno

Ia pun jadi teringat sosok sang ayah, Presiden pertama RI, Soekarno. 

Megawati masih ingat bagaimana perjuangan Soekarno membangun kawasan Monas. Saat itu, menurut dia, Soekarno mencari dana sendiri untuk membangun Monas. 

"Dulu ketika Bung Karno dilengserkan, Bung Karno itu cari uang sendiri. Beliau bilang, saya masih ingat, karena saya dengar," kata dia. 

Adapun Monas merupakan proyek kebanggaan sang proklamator, Soekarno. 

Pembangunannya dicanangkan pada tahun 1961, sedangkan proses penyelesaiannya dilakukan di tengah situasi peralihan politik menuju Orde Baru.

Baca juga: Kritik Megawati atas Formula E dan Mengenang Soekarno...

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Nasional
Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Nasional
Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com