Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Kritik Anies soal Formula E: Dari Monas Cagar Budaya hingga Kenang Soekarno...

Kompas.com - 20/02/2020, 09:18 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri mengkritik soal rencana menggelar event balapan mobil listrik Formula E di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada 6 Juni 2020.

Megawati mempertanyakan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anie Baswedan yang menggelar balapan mobil listrik tersebut di kawasan Monas.

Bukan tanpa alasan, Megawati menegaskan, Monas merupakan cagar budaya yang dilindungi, maka sudah semestinya pemerintah melindungi kawasan tersebut.

"Monas itu di dalam keputusan, peraturan, itu adalah cagar budaya," ujar Megawati di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Rabu (20/2/2020).

Baca juga: Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Sebelumnya, Tim Ahli Cagar Budaya Nasional menyatakan hal serupa bahwa Monas adalah cagar budaya dan tempat sakral.

Mereka pun menolak kawasan Monas menjadi tempat balapan Formula E.

Megawati mengatakan, seharusnya Anies tidak menjadi kawasan Monas sebagai tempat balapan Formula E.

Ia pun mempertanyakan, mengapa Anies tak mencari tempat lain selain Monas.

"Kenapa sih, mau bikin Formula E kenapa sih harus di situ? Kenapa sih enggak di tempat lain? Kan begitu. Peraturan itu ya peraturan," kata Mega.

Kenangan Soekarno

Ia pun jadi teringat sosok sang ayah, Presiden pertama RI, Soekarno. 

Megawati masih ingat bagaimana perjuangan Soekarno membangun kawasan Monas. Saat itu, menurut dia, Soekarno mencari dana sendiri untuk membangun Monas. 

"Dulu ketika Bung Karno dilengserkan, Bung Karno itu cari uang sendiri. Beliau bilang, saya masih ingat, karena saya dengar," kata dia. 

Adapun Monas merupakan proyek kebanggaan sang proklamator, Soekarno. 

Pembangunannya dicanangkan pada tahun 1961, sedangkan proses penyelesaiannya dilakukan di tengah situasi peralihan politik menuju Orde Baru.

Baca juga: Kritik Megawati atas Formula E dan Mengenang Soekarno...

Diberitakan Harian Kompas, 17 April 2019, pembangunan Monas dianggap jadi cerminan semangat gotong royong warga dari beragam suku, ras, dan agama.

Selain dari anggaran pemerintah, biaya pembangunan Monas diperoleh dari iuran masyarakat Nusantara, salah satunya, sumbangan wajib pengusaha bioskop dari seluruh pelosok Tanah Air.

Sepanjang November 1961-Januari 1962, tercatat 15 bioskop menyumbang Rp 49.193.200,01.

Bioskop Parepare, Sulawesi Selatan, misalnya, menyumbang Rp 7.700,60.

Kemudian bioskop Watampone, Sulawesi Selatan, Rp 1.364,20; dan bioskop Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rp 884.528,85.

Emas di puncak Monas merupakan sumbangan pengusaha Aceh, Teuku Markam. Pada 1972, total biaya pembangunan tugu Monas Rp 358.328.107,57.

Tak ingin dibenturkan dengan Anies

Lebih lanjut, Megawati meluruskan, terkait polemik Monas menjadi area balapan Formula E, ia berpegang pada aturan perundangan bahwa Monas adalah cagar budaya yang harus dilindungi.

"Saya hanya ngomong, Monas itu sudah pasti peraturannya merupakan cagar budaya. Apa artinya? Tidak boleh dipergunakan untuk apa pun juga," ucap Mega.

Baca juga: Megawati Singgung Anies Baswedan: Kenapa Formula E Harus di Monas?

Ia pun mengaku tak ingin publik membenturkannya dengan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Selain itu, Megawati berpesan kepada seluruh kader PDI-P untuk tak bertindak di luar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan.

"Garis bawahi jangan pula saya dibentur-benturkan sama Pak Anies," kata dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com