Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Nilai Wapres Memang Berfungsi seperti Ban Serep

Kompas.com - 17/02/2020, 20:16 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak masalah jika publik menilai kinerja wakil presiden kurang tampak.

Pasalnya, menurut Fahri, wakil presiden dalam pemerintahan diposisikan sebagai ban serep.

Pernyataan ini merespons hasil survei Indo Barometer yang menunjukkan bahwa kinerja menteri lebih disukai ketimbang Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Memang tupoksi (tugas, pokok, fungsi) Pak Wapres itu di dalam demokrasi dalam tradisi kita ya hanya ban serep, dia hanya fungsional kalau difungsikan," kata Fahri usai sebuah diskusi di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Maruf

Fahri menilai, seorang wakil presiden memang difungsikan secara simbolik saja.

Dalam konteks Ma'ruf Amin, Fahri menilai, ia difungsikan untuk menjaga simbol partisipasi kelompok Islam, terutama Nahdlatul Ulama.

"Jadi dia menjaga simbol partisipasi kelompok Islam di dalam pemerintahan dan itu yang harus beliau jaga gitu," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Fahri Hamzah, tidak ada gunanya jika hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap Ma'ruf.

Baca juga: Kinerja Maruf Amin di Bawah Jokowi Menurut Survei, Ini Kata Istana...

Ia justru menyarankan supaya Ma'ruf tak terlalu terlibat dalam teknis pemerintahan, namun konsisten dalam menjaga harmoni antara pemerintah dengan kalangan umat Islam khususnya santri.

"Jadi Pak Ma'ruf itu harusnya simbol rekonsiliasi, enggak usah terlibat terlalu teknis urus jalan, urus jembatan, sebab itu melelahkan juga," ujar Fahri.

"Lebih baik dia jaga saja pikiran supaya bangsa ini jangan bertengkar gitu," tuturnya.

Sebelumnya, hasil survei Indo Barometer menunjukkan, sebanyak 54,4 persen responden merasa puas terhadap kinerja para menteri kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sementara itu, sebanyak 28,1 persen responden mengaku tidak puas.

Survei ini dilakukan Indo Barometer menjelang 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Survei Indo Barometer: Publik Lebih Puas Kinerja Menteri Dibanding Wapres Maruf Amin

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, mengacu hasil survei tersebut, dirinya baru pertama kali melihat kepuasan terhadap menteri lebih tinggi dibanding terhadap wakil presiden.

"Ini jadi pertama kali rasanya saya lihat, biasanya, kecenderungannya kepuasan pada menteri di bawah wakil presiden," tutur Qodari saat konferensi pers di Century Park Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).

Dalam survei yang sama, sebanyak 49,6 persen responden menjawab puas terhadap kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Kemudian, responden yang mengaku tidak puas dengan kinerja Ma'ruf Amin sebesar 37,5 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com