BPS Gandeng BSSN dan Ahli IT Terkait Keamanan Data Sensus Penduduk

Kompas.com - 17/02/2020, 14:35 WIB
Seorang Aparatur Negeri Sipil (ASN) mendatangani komitmen bersama dukung sensus penduduk saat rapat koordinasi daerah sensus penduduk 2020 di Pendapa Kota Tegal, Jawa Tengah, Kamis (6/2/2020). Sensus penduduk oleh BPS secara online pada 15 Februari hingga 31 Maret dan wawancara langsung di rumah pada satu Juli hingga 31 Juli 2020 yang dilaksanakan setiap lima atau sepuluh tahun sekali serentak di seluruh Indonesia tersebut untuk menghitung jumlah penduduk serta mengumpulkan informasi dasar kependudukan. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/foc. ANTARAFOTO/Oky LukmansyahSeorang Aparatur Negeri Sipil (ASN) mendatangani komitmen bersama dukung sensus penduduk saat rapat koordinasi daerah sensus penduduk 2020 di Pendapa Kota Tegal, Jawa Tengah, Kamis (6/2/2020). Sensus penduduk oleh BPS secara online pada 15 Februari hingga 31 Maret dan wawancara langsung di rumah pada satu Juli hingga 31 Juli 2020 yang dilaksanakan setiap lima atau sepuluh tahun sekali serentak di seluruh Indonesia tersebut untuk menghitung jumlah penduduk serta mengumpulkan informasi dasar kependudukan. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum Badan Pusat Statistik (BPS) Adi Lumaksono memastikan keamanan data yang ditulis oleh masyarakat saat mengisi sensus penduduk secara online.

Sebab, kata Adi, BPS telah menggandeng Badan Siber dan Sandi Negera (BSSN) beserta ahli teknologi informatika dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

"Kita sudah antisipasi sebelumnya dengan menggandeng BSSN dan pakar IT dari ITB. Melalui sistem yang kita bangun kita yakin bahwa keamanan data responden tetap terjamin," kata Adi kepada Kompas.com, Senin (17/2/2020).

Baca juga: BPS Jamin Keamanan Data Pribadi saat Isi Sensus Secara Online

Selain itu, lanjut Adi, masyarakat juga diharuskan membuat password sebelum mengisi data sensus.

Karena itu, Adi memastikan semua data masyarakat akan aman.

"Setelah mengisi NIK dan nomor KK. Harus mengisi captcha dulu selanjutnya meng-create password sendiri," ungkapnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

 

Sebelumnya, dilansir dari Harian Kompas edisi 17 Februari 2020 survei Litbang Kompas menunjukan 51,5 persen responden lebih memilih didatangi petugas dalam pelaksanaan sensus penduduk.

Sementara itu, 25,8 persen responden memilih mengisi data secara daring.

Sebesar 22,3 persen responden mengaku tidak masalah sensus dilakukan secara daring atau didatangi petugas ke rumah, dan sisanya sebesar 0,4 persen menjawab tidak tahu.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Jajak pendapat ini dilakukan sejak 12 hingga 13 Februari 2020 dengan metode jajak pendapat melalui telepon.

Jumlah responden yang digunakan sebanyak 530 berusia minimal 17 tahun berbasis rumah tangga dipilih secara bertingkat di 17 kota besar di Indonesia.

Di antaranya Banda Aceh, Padang, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Pontianak, Samarinda, Makassar, Manado, Ambon dan Jayapura.

Jumlah responden ditentukan secara proporsional di setiap kota. Tingkat kepercayaan jajak pendapat 95 persen dengan nirpencuplikan kurang lebih 4,3 persen.

Meski demikian, kesalahan pencuplikan bisa saja terjadi. Hasil jajak pendapat ini mencerminkan pendapat masyarakat sesuai karakteristik responden di 17 kota besar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Semua RS Harus Mengacu Standar Pengobatan Covid-19 dari Kemenkes

Jokowi: Semua RS Harus Mengacu Standar Pengobatan Covid-19 dari Kemenkes

Nasional
Wapres Dorong PPID Sajikan Informasi Cepat dan Akurat Cegah Hoaks

Wapres Dorong PPID Sajikan Informasi Cepat dan Akurat Cegah Hoaks

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Pemda Bentuk Komisi Informasi jika Belum Punya

Wapres Ma'ruf Minta Pemda Bentuk Komisi Informasi jika Belum Punya

Nasional
Polri Limpahkan Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra ke Kejaksaan

Polri Limpahkan Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra ke Kejaksaan

Nasional
Jokowi Minta Perencanaan Vaksinasi Selesai dalam Dua Pekan

Jokowi Minta Perencanaan Vaksinasi Selesai dalam Dua Pekan

Nasional
Kasus Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Panggil Ahli dari Kementerian PUPR dan BPOM

Kasus Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Panggil Ahli dari Kementerian PUPR dan BPOM

Nasional
Pemerintah Diimbau Tetap Tunda Pembukaan Sekolah Walau di Zona Hijau Covid-19

Pemerintah Diimbau Tetap Tunda Pembukaan Sekolah Walau di Zona Hijau Covid-19

Nasional
Jokowi: Mini Lockdown Lebih Efektif

Jokowi: Mini Lockdown Lebih Efektif

Nasional
Tolak RUU Cipta Kerja, Serikat Buruh Akan Mogok Kerja dan Unjuk Rasa

Tolak RUU Cipta Kerja, Serikat Buruh Akan Mogok Kerja dan Unjuk Rasa

Nasional
Tommy Soeharto Gugat Menkumham Terkait Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi

Tommy Soeharto Gugat Menkumham Terkait Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi

Nasional
Mahfud ke PP Muhammadiyah: Mari Bangun Indonesia sebagai Negara Islami, Bukan Negara Islam

Mahfud ke PP Muhammadiyah: Mari Bangun Indonesia sebagai Negara Islami, Bukan Negara Islam

Nasional
Saat Gatot Nurmantyo Diduga Tengah Bermanuver Politik...

Saat Gatot Nurmantyo Diduga Tengah Bermanuver Politik...

Nasional
Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Pukul Telak Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB

Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Pukul Telak Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB

Nasional
Persetujuan Jokowi Angkat Eks Tim Mawar sebagai Pejabat yang Menambah Perih Luka Keluarga Korban Penculikan

Persetujuan Jokowi Angkat Eks Tim Mawar sebagai Pejabat yang Menambah Perih Luka Keluarga Korban Penculikan

Nasional
Hasil Swab Test-nya Disebut Tak Akurat, BIN: Kami Terapkan Ambang Batas Lebih Tinggi

Hasil Swab Test-nya Disebut Tak Akurat, BIN: Kami Terapkan Ambang Batas Lebih Tinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X