BPS Gandeng BSSN dan Ahli IT Terkait Keamanan Data Sensus Penduduk

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum Badan Pusat Statistik (BPS) Adi Lumaksono memastikan keamanan data yang ditulis oleh masyarakat saat mengisi sensus penduduk secara online.

Sebab, kata Adi, BPS telah menggandeng Badan Siber dan Sandi Negera (BSSN) beserta ahli teknologi informatika dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

"Kita sudah antisipasi sebelumnya dengan menggandeng BSSN dan pakar IT dari ITB. Melalui sistem yang kita bangun kita yakin bahwa keamanan data responden tetap terjamin," kata Adi kepada Kompas.com, Senin (17/2/2020).

Baca juga: BPS Jamin Keamanan Data Pribadi saat Isi Sensus Secara Online

Selain itu, lanjut Adi, masyarakat juga diharuskan membuat password sebelum mengisi data sensus.

Karena itu, Adi memastikan semua data masyarakat akan aman.

"Setelah mengisi NIK dan nomor KK. Harus mengisi captcha dulu selanjutnya meng-create password sendiri," ungkapnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Sebelumnya, dilansir dari Harian Kompas edisi 17 Februari 2020 survei Litbang Kompas menunjukan 51,5 persen responden lebih memilih didatangi petugas dalam pelaksanaan sensus penduduk.

Sementara itu, 25,8 persen responden memilih mengisi data secara daring.

Sebesar 22,3 persen responden mengaku tidak masalah sensus dilakukan secara daring atau didatangi petugas ke rumah, dan sisanya sebesar 0,4 persen menjawab tidak tahu.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Jajak pendapat ini dilakukan sejak 12 hingga 13 Februari 2020 dengan metode jajak pendapat melalui telepon.

Jumlah responden yang digunakan sebanyak 530 berusia minimal 17 tahun berbasis rumah tangga dipilih secara bertingkat di 17 kota besar di Indonesia.

Di antaranya Banda Aceh, Padang, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Pontianak, Samarinda, Makassar, Manado, Ambon dan Jayapura.

Jumlah responden ditentukan secara proporsional di setiap kota. Tingkat kepercayaan jajak pendapat 95 persen dengan nirpencuplikan kurang lebih 4,3 persen.

Meski demikian, kesalahan pencuplikan bisa saja terjadi. Hasil jajak pendapat ini mencerminkan pendapat masyarakat sesuai karakteristik responden di 17 kota besar.