Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Kompas.com - 17/02/2020, 09:48 WIB
Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, ditemui usai RDP Panja Pengamanan Data Pribadi Komisi 1 DPR, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. KOMPAS.com/Fatimah Kartini BohangDirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, ditemui usai RDP Panja Pengamanan Data Pribadi Komisi 1 DPR, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil ( Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, seluruh layanan administrasi kependudukan gratis untuk masyarakat.

Zudan mengingatkan para petugas pelayanan administrasi kependudukan dilarang menarik biaya dari masyarakat.

"Keputusan menggratiskan seluruh biaya pengurusan administrasi kependudukan merupakan kebijakan pemerintah pusat. Jadi sampai di tingkat bawah keputusan tersebut harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh," ujar Zudan sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis Kemendagri kepada wartawan, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Ini Langkah Cetak E-KTP, KK, dan Dokumen Lain di Anjungan Dukcapil Mandiri

Adapun layanan yang digratiskan meliputi pembuatan akte kelahiran, kartu keluarga (KK), kartu identitas anak (KIA), maupun KTP elektronik (e-KTP).

Jika kemudian ada petugas yang memungut biaya atas jasa layanan pembuatan dokumen kependudukan, masyarakat diminta segera melapor ke pemerintah daerah setempat.

"Supaya petugas bersangkutan bisa segera ditindak tegas," tutur Zudan.

Baca juga: Awal 2020, Dukcapil Sediakan 16 Juta Blangko KTP elektronik

Lebih lanjut Zudan mengatakan, Kemendagri telah menyediakan blangko e-KTP sebanyak 16 juta keping.

Dari jumlah itu, sudah terdistribusi ke daerah sekitar 3,3 juta keping.

Selain itu, blangko yang telah terpakai untuk mencetak e-KTP sebanyak 1,9 juta keping.

"Saat ini di daerah sedang berproses mencetak e-KTP. Dari 3,3 juta keping ini yang sudah terpakai untuk mencetak e-KTP yaitu 1,9 juta. Sehingga masih ada 1,4 juta keping stok di daerah siap digunakan. Jadi Dinas Dukcapil di daerah tidak perlu menerbitkan surat keterangan (suket) baru," kata Zudan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sampaikan Duka Cita Atas Berpulangnya Glenn Fredly

Jokowi Sampaikan Duka Cita Atas Berpulangnya Glenn Fredly

Nasional
Di Tengah Pandemi Covid-19, TNI AU Selenggarakan HUT ke-74 Secara Sederhana

Di Tengah Pandemi Covid-19, TNI AU Selenggarakan HUT ke-74 Secara Sederhana

Nasional
Mei, Target BPPT Selesaikan Purwarupa Alat Tes Covid-19

Mei, Target BPPT Selesaikan Purwarupa Alat Tes Covid-19

Nasional
Pemerintah: Pemda Dipersilakan Ajukan PSBB

Pemerintah: Pemda Dipersilakan Ajukan PSBB

Nasional
Ketika Pemerintah Tak Larang Mudik, tetapi Suruh ASN Minta Masyarakat Tak Mudik...

Ketika Pemerintah Tak Larang Mudik, tetapi Suruh ASN Minta Masyarakat Tak Mudik...

Nasional
Covid-19 hingga 8 April: 2.956 Kasus, 222 Pasien Sembuh, 240 Meninggal

Covid-19 hingga 8 April: 2.956 Kasus, 222 Pasien Sembuh, 240 Meninggal

Nasional
SBY: Sampaikan Pandangan Tanpa Harus Menghina Pemimpin Kita

SBY: Sampaikan Pandangan Tanpa Harus Menghina Pemimpin Kita

Nasional
Kisah Korban PHK dan Harapan Bernama Kartu Prakerja…

Kisah Korban PHK dan Harapan Bernama Kartu Prakerja…

Nasional
Korlantas Polri: Ojol Angkut Penumpang Tidak Dilarang

Korlantas Polri: Ojol Angkut Penumpang Tidak Dilarang

Nasional
Tips dari Erick Thohir Bersihkan Paket Barang dan Makanan Delivery

Tips dari Erick Thohir Bersihkan Paket Barang dan Makanan Delivery

Nasional
Jakarta Larang Kerumunan Lebih dari 5 Orang, Komnas HAM Minta Anies Buat Protokol Teknis

Jakarta Larang Kerumunan Lebih dari 5 Orang, Komnas HAM Minta Anies Buat Protokol Teknis

Nasional
Terima 10.000 Pesan Penolakan, Ketua Baleg Akan Libatkan Serikat Buruh Bahas RUU Cipta Kerja

Terima 10.000 Pesan Penolakan, Ketua Baleg Akan Libatkan Serikat Buruh Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Komnas HAM Minta Anies Edukasi Publik Tak Ada Diskriminasi Terhadap Pasien Covid-19

Komnas HAM Minta Anies Edukasi Publik Tak Ada Diskriminasi Terhadap Pasien Covid-19

Nasional
Unggah Komentar yang Diduga Hina Presiden, Buruh Ditangkap Polisi

Unggah Komentar yang Diduga Hina Presiden, Buruh Ditangkap Polisi

Nasional
Penjelasan Menag soal Pelatihan Petugas Haji di Surabaya yang Jadi Klaster Penularan Covid-19

Penjelasan Menag soal Pelatihan Petugas Haji di Surabaya yang Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X