Kompas.com - 14/02/2020, 12:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Maqdir Ismail, menilai keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memasukkan kliennya ke Daftar Pencarian Orang (DPO) merupakan tindakan yang berlebihan.

Maqdir mengatakan, KPK mestinya mengecek dahulu apakah kliennya sudah menerima secara patut surat panggilan pemeriksaan.

"Menurut hemat saya itu tindakan yang berlebihan. Tidak sepatutnya seperti itu. Coba tolong pastikan dulu apakah surat panggilan telah diterima secara patut atau belum oleh para tersangka," kata Maqdir kepada wartawan, Jumat (14/2/2020).

Baca juga: Masuk DPO KPK, di Mana Keberadaan Eks Sekretaris MA Nurhadi?

Maqdir melanjutkan, KPK mestinya menghentikan proses penyidikan dahulu karena Nurhadi tengah mengajukan guagatan praperadilan terhadap KPK.

"Sebaiknya mereka tunda dulu pemanggilan, karena kami sedang mengajukan permohonan praperadilan. Permohonan penundaan pemanggilan ini kami sudah sampaikan kepada KPK," ujar Maqdir.

Diberitakan sebelumnya, KPK memasukkan Nurhadi ke DPO bersama menantunya, Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto.

Ketiganya ditetapkan sebagai buron setelah dua kali mangkir saat dipanggil sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Baca juga: Upaya KPK Cari Nurhadi dan Menantunya: DPO hingga Minta Bantuan Masyarakat

Dalam kasus ini, Nurhadi melalui Rezky diduga telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 46 miliar.

Menurut KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yakni perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT, dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dalam perkara PT MIT vs PT KBN, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingin Segera Bertemu PDI-P, Musra: Kalau Enggak Ketemu Agak Lucu

Ingin Segera Bertemu PDI-P, Musra: Kalau Enggak Ketemu Agak Lucu

Nasional
Perawatan dan Pemeliharaan Alutsista Dinilai Harus Jadi Perhatian Panglima TNI

Perawatan dan Pemeliharaan Alutsista Dinilai Harus Jadi Perhatian Panglima TNI

Nasional
Saat Putri Candrawathi Berbisik ke Ferdy Sambo soal CCTV dan Sarung Tangan Sebelum Brigadir J Terbunuh...

Saat Putri Candrawathi Berbisik ke Ferdy Sambo soal CCTV dan Sarung Tangan Sebelum Brigadir J Terbunuh...

Nasional
Jokowi Diminta Tak Banyak Ikut Campur soal Pilpres, Relawan Membela

Jokowi Diminta Tak Banyak Ikut Campur soal Pilpres, Relawan Membela

Nasional
Tiga Ketum Partai KIB Berkumpul, Zulhas Bilang Bahas Piala Dunia

Tiga Ketum Partai KIB Berkumpul, Zulhas Bilang Bahas Piala Dunia

Nasional
Anggota DPR Ingatkan Tantangan yang Akan Dihadapi Yudo Margono Saat Pimpin TNI

Anggota DPR Ingatkan Tantangan yang Akan Dihadapi Yudo Margono Saat Pimpin TNI

Nasional
MK Ubah Pasal UU Pemilu soal Syarat Caleg, KPU Akan Konsultasi ke DPR dan Jokowi

MK Ubah Pasal UU Pemilu soal Syarat Caleg, KPU Akan Konsultasi ke DPR dan Jokowi

Nasional
Putusan MK: Eks Napi Baru Bebas Dilarang Maju Caleg, Mesti Tunggu 5 Tahun

Putusan MK: Eks Napi Baru Bebas Dilarang Maju Caleg, Mesti Tunggu 5 Tahun

Nasional
Richard Eliezer Sebut Sambo Tertawa karena Salah Pakai Senjata Saat Tembak Brigadir Yosua

Richard Eliezer Sebut Sambo Tertawa karena Salah Pakai Senjata Saat Tembak Brigadir Yosua

Nasional
12 Korban Gempa Belum Ditemukan, Bupati Cianjur Perpanjang Operasi SAR Basarnas Selama 3 Hari

12 Korban Gempa Belum Ditemukan, Bupati Cianjur Perpanjang Operasi SAR Basarnas Selama 3 Hari

Nasional
Menkes: Kalau BPJS Kesehatan Dibilang Buat Orang Miskin Saja, Salah

Menkes: Kalau BPJS Kesehatan Dibilang Buat Orang Miskin Saja, Salah

Nasional
Bharada E Ungkap Putri Candrawathi dan Brigadir Yosua Tidak Pernah Ada Permasalahan

Bharada E Ungkap Putri Candrawathi dan Brigadir Yosua Tidak Pernah Ada Permasalahan

Nasional
Suaranya Bergetar, Richard Eliezer Pejamkan Mata Ceritakan Momen Tembak Brigadir Yosua

Suaranya Bergetar, Richard Eliezer Pejamkan Mata Ceritakan Momen Tembak Brigadir Yosua

Nasional
Alasan MK Atur Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Jadi Caleg

Alasan MK Atur Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Jadi Caleg

Nasional
Update Korban Gempa Cianjur 30 November: Meninggal Dunia Jadi 328 Jiwa, 12 Orang Masih Hilang

Update Korban Gempa Cianjur 30 November: Meninggal Dunia Jadi 328 Jiwa, 12 Orang Masih Hilang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.