Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/02/2020, 06:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi bersama menantunya, Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri tidak menjawab lugas ketika ditanya apakah KPK tidak mengetahui keberadaan Nurhadi cs sehingga mesti menetapkan Nurhadi cs sebagai DPO.

"Mengenai posisi, tentunya KPK terus mencarinya ya. Adapun posisinya ada di mana dan seterusnya kami tentu tidak bisa memberitahu posisinya kepada masyarakat," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (13/2/2020).

aca juga: Berkali-kali Mangkir, Nurhadi Cs Masuk DPO KPK

Ali hanya mengungkapkan, KPK telah menggandeng Polri untuk mencari dan menangkap Nurhadi cs yang merupaka tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA itu.

"Tentunya karena hari ini kita belum menangkap yang bersangkutan, tentunya akan dilakukan terus upaya itu pencariannya," ujar Ali.

Nurhadi cs pun sebelumnya telah dicegah berpergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung sejak 12 Desember 2019 lalu.

Kepala Subbagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Ahmad Nursaleh mengaku belum bisa memastikan keberadaan Nurhadi saat ini.

Baca juga: Menanti Langkah Tegas KPK terhadap Nurhadi dkk

Diberitakan sebelumnya, Nurhadi cs ditetapkan sebagai DPO setelah dua kali mangkir saat dipanggil sebagai tersangka dan tiga kali mangkir saat dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini.

Nurhadi melalui Rezky diduga telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 46 miliar.

Menurut KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yakni perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT, dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dalam perkara PT MIT vs PT KBN, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ruang Lingkup Perlindungan Rahasia Dagang

Ruang Lingkup Perlindungan Rahasia Dagang

Nasional
Tanggal Merah Bulan Februari 2023

Tanggal Merah Bulan Februari 2023

Nasional
Hari Nasional dan Internasional Bulan Februari 2023

Hari Nasional dan Internasional Bulan Februari 2023

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Resmi Mulai Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

BERITA FOTO: Jokowi Resmi Mulai Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi dan Megawati Hadiri Perayaan Imlek Nasional 2023

BERITA FOTO: Jokowi dan Megawati Hadiri Perayaan Imlek Nasional 2023

Nasional
Tanggal 3 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 3 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Ramai Anggaran Kemiskinan Banyak Terserap untuk Rapat, FITRA: Persoalan Klasik

Ramai Anggaran Kemiskinan Banyak Terserap untuk Rapat, FITRA: Persoalan Klasik

Nasional
Nasdem Akan Deklarasi untuk Pilpres 2024 Sebelum Puasa, Ini Kata Agung Laksono soal Golkar dan KIB

Nasdem Akan Deklarasi untuk Pilpres 2024 Sebelum Puasa, Ini Kata Agung Laksono soal Golkar dan KIB

Nasional
Anak Lulung Ajukan Pengunduran Diri dari DPW PPP DKI, Arsul: Saya Sedih, tapi...

Anak Lulung Ajukan Pengunduran Diri dari DPW PPP DKI, Arsul: Saya Sedih, tapi...

Nasional
Perludem: Masa Sosialisasi Bisa Jadi Celah Parpol Hindari Akuntabilitas Dana Kampanye

Perludem: Masa Sosialisasi Bisa Jadi Celah Parpol Hindari Akuntabilitas Dana Kampanye

Nasional
MK Dianggap Jadi Penentu Aturan Pemilu karena UU Pemilu Kebal Revisi, Pakar Nilai Bermasalah

MK Dianggap Jadi Penentu Aturan Pemilu karena UU Pemilu Kebal Revisi, Pakar Nilai Bermasalah

Nasional
Agung Laksono Bilang Golkar Tinggal Cari Cawapres Pendamping Airlangga di Pilpres 2024

Agung Laksono Bilang Golkar Tinggal Cari Cawapres Pendamping Airlangga di Pilpres 2024

Nasional
BPJS Ketenagakerjaan Siap Dukung Pemerintah Sejahterakan Pelaku Olahraga

BPJS Ketenagakerjaan Siap Dukung Pemerintah Sejahterakan Pelaku Olahraga

Nasional
Kaesang Bungkam Saat Ditanya soal Pilihan Parpol

Kaesang Bungkam Saat Ditanya soal Pilihan Parpol

Nasional
Sebut Keputusannya Tepat Tak Lakukan 'Lockdown', Jokowi: Ekonomi Bisa Minus 15-17 Persen

Sebut Keputusannya Tepat Tak Lakukan "Lockdown", Jokowi: Ekonomi Bisa Minus 15-17 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.