Kompas.com - 12/02/2020, 15:13 WIB
Presiden Joko Widodo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (11/2/2020) KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMPresiden Joko Widodo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (11/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam 100 hari pertama dinilai belum mampu membaca keinginan masyarakat.

Hal tersebut nampak berdasarkan survei yang diselenggarakan Alvara Research dan dirilis, baru-baru ini.

CEO Alvara Research Hasanuddin Ali mengatakan, dalam 100 hari pemerintahan kedua Jokowi, banyak isu yang berkembang serta kebijakan yang ditelurkan.

Pihaknya pun mengukur bagaimana persepsi dukungan publik terhadap per isu dan kebijakan tersebut.

"Dari sekian banyak kebijakan dan wacana yang diungkapkan oleh pejabat publik, hanya beberapa kebijakan saja yang mendapat dukungan," ujar Hasanuddin dikutip dari siaran pers Alvara, Rabu (12/2/2020).

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Ma’ruf, Ini 5 Menteri Paling Banyak Dibicarakan di Twitter

"Ini menunjukkan, pemerintahan baru ini belum mampu membaca dengan baik keinginan masyarakat," lanjut dia. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kebijakan yang dimaksud, antara lain mengenai bersih-bersih di BUMN. Kebijakan itu mendapatkan dukungan terbesar dengan tingkat persetujuan sebesar 71 persen.

Ada pula kebijakan penghapusan Ujian Nasional dengan tingkat persetujuan 51,7 persen.

Selanjutnya, program sertifikat pra nikah yang hanya mendapat dukungan 33,8 persen, isu Presiden dipilih MPR didukung 31,7 persen, ekspor benih lobster didukung 31,1 persen dan penghapusan jabatan Eselon III dan IV didukung 30,9 persen.

Sementara, untuk isu presiden menjabat tiga periode dan penghapusan pilkada serentak makin sedikit mendapat dukungan dengan tingkat persetujuan, masing-masing 27,7 persen dan 21,9 persen.

Baca juga: Riset I2: Prabowo Menteri Paling Banyak Dibicarakan Warganet dalam 100 Hari Kabinet

Kemudian yang paling banyak mendapat penolakan adalah kenaikan iuran BPJS yang hanya disetujui 7,2 persen responden.

Ia mengatakan, hal tersebut menjadi salah satu faktor menurunnya kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Padahal, kata dia, segala kebijakan harus dikaji secara cermat untuk kepentingan masyarakat luas sebelum diberlakukan.

"Itu supaya mendapatkan dukungan yang lebih banyak" ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi BKN, Ombudsman: LAHP soal TWK Bukan Dijawab dengan Dokumen, tetapi Dijalankan

Tanggapi BKN, Ombudsman: LAHP soal TWK Bukan Dijawab dengan Dokumen, tetapi Dijalankan

Nasional
Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

Nasional
KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

Nasional
Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

Nasional
Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

Nasional
Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Nasional
Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Nasional
RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

Nasional
Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Nasional
BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

Nasional
Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

Nasional
Menkes Sebut Kebutuhan Oksigen Meningkat 2.000 Ton per Hari Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Menkes Sebut Kebutuhan Oksigen Meningkat 2.000 Ton per Hari Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X