Survei Alvara: Pemerintah Jokowi-Ma'ruf Belum Mampu Baca Keinginan Rakyat

Kompas.com - 12/02/2020, 15:13 WIB
Presiden Joko Widodo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (11/2/2020) KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMPresiden Joko Widodo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (11/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam 100 hari pertama dinilai belum mampu membaca keinginan masyarakat.

Hal tersebut nampak berdasarkan survei yang diselenggarakan Alvara Research dan dirilis, baru-baru ini.

CEO Alvara Research Hasanuddin Ali mengatakan, dalam 100 hari pemerintahan kedua Jokowi, banyak isu yang berkembang serta kebijakan yang ditelurkan.

Pihaknya pun mengukur bagaimana persepsi dukungan publik terhadap per isu dan kebijakan tersebut.

"Dari sekian banyak kebijakan dan wacana yang diungkapkan oleh pejabat publik, hanya beberapa kebijakan saja yang mendapat dukungan," ujar Hasanuddin dikutip dari siaran pers Alvara, Rabu (12/2/2020).

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Ma’ruf, Ini 5 Menteri Paling Banyak Dibicarakan di Twitter

"Ini menunjukkan, pemerintahan baru ini belum mampu membaca dengan baik keinginan masyarakat," lanjut dia. 

Kebijakan yang dimaksud, antara lain mengenai bersih-bersih di BUMN. Kebijakan itu mendapatkan dukungan terbesar dengan tingkat persetujuan sebesar 71 persen.

Ada pula kebijakan penghapusan Ujian Nasional dengan tingkat persetujuan 51,7 persen.

Selanjutnya, program sertifikat pra nikah yang hanya mendapat dukungan 33,8 persen, isu Presiden dipilih MPR didukung 31,7 persen, ekspor benih lobster didukung 31,1 persen dan penghapusan jabatan Eselon III dan IV didukung 30,9 persen.

Sementara, untuk isu presiden menjabat tiga periode dan penghapusan pilkada serentak makin sedikit mendapat dukungan dengan tingkat persetujuan, masing-masing 27,7 persen dan 21,9 persen.

Baca juga: Riset I2: Prabowo Menteri Paling Banyak Dibicarakan Warganet dalam 100 Hari Kabinet

Kemudian yang paling banyak mendapat penolakan adalah kenaikan iuran BPJS yang hanya disetujui 7,2 persen responden.

Ia mengatakan, hal tersebut menjadi salah satu faktor menurunnya kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Padahal, kata dia, segala kebijakan harus dikaji secara cermat untuk kepentingan masyarakat luas sebelum diberlakukan.

"Itu supaya mendapatkan dukungan yang lebih banyak" ujar dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Nasional
Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Nasional
Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Nasional
Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Nasional
Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Nasional
Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Nasional
Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Nasional
Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Nasional
Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

Nasional
Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X