Kasus Harun Masiku, KPK Panggil Sekretaris KPU Papua Barat

Kompas.com - 12/02/2020, 12:46 WIB
Plt Jubir KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Senin (10/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Plt Jubir KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Senin (10/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris KPU Papua Barat RM. Thamrin Payapo, Rabu (12/2/2020).

Thamrin akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 untuk tersangka eks caleg PDI-P Harun Masiku.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HM (Harun Masiku)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Belum diketahui apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap Thamrin hari ini.

Baca juga: KPK Buka Kemungkinan Tetapkan Tersangka Baru Kasus Harun Masiku

Selain memanggil Thamrin, KPK juga memanggil dua orang pihak swasta bernama Donny Istiqomah dan Nurhasan dalam pemeriksaan hari ini.

Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Sebelumnya, diketahui KPK telah memeriksa Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto sebagai saksi dalam kasus ini pada Jumat (25/1/2020) lalu.

"Keterangannya masih seputar PAW, mekanisme PAW, dan bagaimana ada usulan PAW antara tersangka HAR (Harun Masiku) yang diusulkan DPP PDI-P," kata Ali menjelaskan materi pemeriksaan Hasto.

Baca juga: Polri Cari Harun Masiku: Di Rumahnya, Tempat Nongkrong, dan Tempat Saudara, Tidak Ada

KPK menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap ini yaitu Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks caleg PDI-P Harun Masiku, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan seorang pihak swasta bernama Saeful.

KPK menetapkan Wahyu sebagai tersangka karena diduga menerima suap setelah berjanji untuk menetapkan caleg PDI-P Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW.

KPK menyebut Wahyu telah menerima uang senilai Rp 600 juta dari Harun dan sumber dana lainnya yang belum diketahui identitasnya. Sedangkan, Wahyu disebut meminta uang operasional sebesar Rp 900 juta untuk memuluskan niat Harun.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Nasional
Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Nasional
Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Nasional
Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Nasional
Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Nasional
Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman 'New Normal' bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman "New Normal" bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Nasional
UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Nasional
Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Nasional
Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Nasional
KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

Nasional
Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Nasional
UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

Nasional
Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X