Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Pimpin Sertijab Mutasi 8 Kapolda dan Kadiv Hubinter

Kompas.com - 11/02/2020, 07:28 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri dan sejumlah Kapolda di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2020).

Mutasi tersebut sesuai surat telegram bernomor ST/385/II/KEP./2020 tertanggal 3 Februari 2020.

Pertama, Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Saiful Maltha akan menduduki posisi baru sebagai analis kebijakan utama Baharkam Polri.

Pengganti Maltha sebagai Kadiv Hubinter Polri adalah Sekretaris National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia Brigjen Pol Napoleon Bonaparte.

Kemudian, Kapolda Kalbar Irjen Didi Haryono dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Itwasum Polri. Ia akan digantikan oleh Irjen Remigius Sigid Tri Hardjanto.

Posisi yang ditinggalkan Remigius sebagai Kapolda Sulut akan diisi oleh Irjen Royke Lumowa. Sebelumnya, Royke menjabat sebagai Kapolda Maluku.

Lalu, Kapolda Sulbar Brigjen (Pol) Baharudin Djafar akan menjabat sebagai Kapolda Maluku.

Karojakstra Srena Polri Brigjen (Pol) Eko Budi Sampurno dirotasi menjadi Kapolda Sulbar.

Idham juga merotasi posisi Kapolda Jambi. Irjen Muchlis akan menduduki jabatan baru sebagai Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri.

Posisi Kapolda Jambi akan diisi oleh pati SSDM Polri dengan penugasan pada PPATK Irjen Firman Shantyabudi.

Kapolda Aceh Irjen Rio Septianda Djambak dimutasi menjadi Kasespim Lemdiklat Polri. Ia akan digantikan oleh Kapolda Gorontalo Brigjen (Pol) Wahyu Widada.

Wakapolda Sulsel Brigjen (Pol) Adnas ditempatkan sebagai Kapolda Gorontalo.

Terakhir, Wakapolda Kalteng Brigjen (Pol) Rikwanto dimutasi sebagai Kapolda Malut.

Acara diikuti dengan pengucapan sumpah yang dibacakan Idham dan diikuti para perwira tinggi yang mengikuti sertijab.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia pada NKRI yang berdasarkan Pancasila, dan UUD RI tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," ucap Idham.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com