Salin Artikel

Kapolri Pimpin Sertijab Mutasi 8 Kapolda dan Kadiv Hubinter

Mutasi tersebut sesuai surat telegram bernomor ST/385/II/KEP./2020 tertanggal 3 Februari 2020.

Pertama, Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Saiful Maltha akan menduduki posisi baru sebagai analis kebijakan utama Baharkam Polri.

Pengganti Maltha sebagai Kadiv Hubinter Polri adalah Sekretaris National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia Brigjen Pol Napoleon Bonaparte.

Kemudian, Kapolda Kalbar Irjen Didi Haryono dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Itwasum Polri. Ia akan digantikan oleh Irjen Remigius Sigid Tri Hardjanto.

Posisi yang ditinggalkan Remigius sebagai Kapolda Sulut akan diisi oleh Irjen Royke Lumowa. Sebelumnya, Royke menjabat sebagai Kapolda Maluku.

Lalu, Kapolda Sulbar Brigjen (Pol) Baharudin Djafar akan menjabat sebagai Kapolda Maluku.

Karojakstra Srena Polri Brigjen (Pol) Eko Budi Sampurno dirotasi menjadi Kapolda Sulbar.

Idham juga merotasi posisi Kapolda Jambi. Irjen Muchlis akan menduduki jabatan baru sebagai Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri.

Posisi Kapolda Jambi akan diisi oleh pati SSDM Polri dengan penugasan pada PPATK Irjen Firman Shantyabudi.

Kapolda Aceh Irjen Rio Septianda Djambak dimutasi menjadi Kasespim Lemdiklat Polri. Ia akan digantikan oleh Kapolda Gorontalo Brigjen (Pol) Wahyu Widada.

Wakapolda Sulsel Brigjen (Pol) Adnas ditempatkan sebagai Kapolda Gorontalo.

Terakhir, Wakapolda Kalteng Brigjen (Pol) Rikwanto dimutasi sebagai Kapolda Malut.

Acara diikuti dengan pengucapan sumpah yang dibacakan Idham dan diikuti para perwira tinggi yang mengikuti sertijab.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia pada NKRI yang berdasarkan Pancasila, dan UUD RI tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," ucap Idham.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/11/07283791/kapolri-pimpin-sertijab-mutasi-8-kapolda-dan-kadiv-hubinter

Terkini Lainnya

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke