Kompas.com - 10/02/2020, 14:23 WIB
Keributan di arena Kongres V PAN di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (10/2/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKeributan di arena Kongres V PAN di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (10/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Arena Kongres V PAN di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara mendadak ricuh, sebelum acara pembukaan kongres resmi dibuka pada Senin (10/2/2020) malam.

Pantuan Kompas.com, keributan terjadi di lantai 2 arena kongres, tepatnya di tempat pendaftaran peserta dilakukan.

Massa berteriak, meminta pendaftaran peserta kongres ditutup karena sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Aksi saling dorong pun terjadi antara massa dan panitia kongres.

Baca juga: Jelang Kongres V PAN, Polda Sultra Terjunkan 1.200 Personel

"Tutup segera pendaftarannya, kami meminta segera ditutup sudah melewati batas waktu," kata sejumlah massa.

"Kita boikot kongres kalau tidak dihentikan," teriak mereka lagi.

Adapun pendaftaran peserta kongres seharusnya hanya dilakukan pada pukul 08.00 sampai 12.00 WITA. Namun, hingga kini registrasi peserta masih dibuka.

Baca juga: Melihat Strategi Kandidat Calon Ketum Jadi PAN 1...

Pendaftaran bakal calon ketua umum PAN dibuka hari ini hingga pukul 17.00 WIB. Adapun politisi PAN yang sudah mendaftarkan diri adalah Mulfachri Harahap, Asman Abnur, dan Drajad Wibowo.

Sementara itu, pihak petahana Zulkifli Hasan belum mendaftar diri sebagai bakal calon ketua umum PAN.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X