KPK Lemah Dinilai Terbukti, ICW Bandingkan Zaman SBY dengan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch menilai, dugaan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi kian terbukti menyusul munculnya kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu caleg PDI Perjuangan Harun Masiku.

Peneliti ICW, Tama S Langkun menyebutkan, KPK terkesan tidak menggigit dalam menangani kasus Harun Masiku.

Hal ini berbeda saat KPK tetap mampu menangani kasus korupsi para kader Partai Demokrat di masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Cerita KPK melawan rezim yang korup, pelaku korupsi yang berdasarkan dari penguasa, bukan sekali dua kali," ujar Tama, usai diskusi di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2020).

"Zaman Pak SBY ada Partai Demokrat yang diproses toh enggak ada masalah, meskipun ada riak. Kenapa sekarang begitu sulit?" kata Tama.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf, Pelemahan KPK Dinilai Semakin Terasa...

Tama menuturkan, pelemahan KPK itu terbukti dengan gagalnya KPK memasang KPK-line di Kantor DPP PDI Perjuangan hingga pemburuan Harun Masiku yang tak kunjung berhasil.

Sedangkan, pada era SBY, KPK dinilai tetap bisa memproses kader-kader Partai Demokrat yang tersandung kasus korupsi.

Bahkan, KPK menjerat petinggi Partai Demokrat seperti Anas Urbaningrum, Nazarudin, dan Andi Mallarangeng.

Menurut Tama, lemahnya KPK dalam menangani kasus Harun merupakan imbas dari sikap pimpinan KPK.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf, PKS Sebut Pelemahan KPK Lewat Revisi UU Kian Terasa

Ia meyakini bahwa kinerja para penyidik tidak berubah dalam menangani kasus tersebut.

"Ini ada faktor pimpinan. Informasi-informasi yang disampaikan Dewas terkait belum adanya izin penyadapan, penggeledahan terkait dengan kasus tertentu, itu kan bukti bahwa upaya-upaya pengejaran tidak dilakukan dengan maksimal," ujar Tama S Langkun.

Tama menambahkan, lemahnya KPK saat ini merupakan buah dari revisi Undang-undang KPK serta proses pemilihan pimpinan KPK yang menghasilkan pimpinan bermasalah.

"Kekhawatiran kita beberapa waktu lalu KPK dilemahkan, sekarang terjadi. Permasalahan yang kita hadapi, bicara soal problem, integritas pimpinan KPK, sampai RUU KPK itu bagian membuat KPK menjadi lemah," kata Tama.

Baca juga: Presiden Mulai Ingkar Janji, Ikut dalam Orkestra Pelemahan KPK...

Menurut Tama, cepat atau lambat, pimpinan KPK bermasalah dan UU KPK yang melemahkan KPK akan menghancurkan lembaga antirasuah tersebut.

"Dua-duanya punya andil yang sama. Kalau bicara undang-undang itu merupakan mekanisme jangka panjang yang melemahkan KPK dia bertahap, kalau pimpinan dia bisa langsung," kata Tama.