Kompas.com - 06/02/2020, 10:02 WIB
Ilustrasi perlindungan data pribadi ShutterstockIlustrasi perlindungan data pribadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menyambut positif pasal demi pasal dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang diajukan pemerintah pada 24 Januari 2020.

"Secara khusus, pasal demi pasal yang SAFEnet nilai menemukan sejumlah positif, tetapi juga ada beberapa catatan penting yang kami berharap segera dikoreksi dalam pembahasan RUU PDP di Komisi I DPR RI," ujar Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (6/2/2020).

Menurut Damar, RUU PDP berhasil merumuskan konsep penegakan kedaulatan data. Sebab, regulasi perlindungan ini berlaku di wilayah hukum Indonesia dan di luar Indonesia.

Baca juga: RUU PDP Dinilai Hanya Berupaya Lindungi Data Pribadi, Bukan Warga Negara

Hal itu terlihat dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa siapa pun warga negara yang mengalami pelanggaran data pribadi dapat mengajukan tuntutan, sekalipun pelanggarnya berada di luar negeri.

Begitu juga mengenai penegasan kedaulatan negara yang termuat dalam Pasal 47 sampai Pasal 49 mengenai transfer data pribadi.

Damar mengungkapkan, RUU PDP versi 24 Januari 2020 menguraikan daftar lebih panjang mengenai data pribadi bersifat spesifik dari rancangan sebelumnya yang beredar pada April 2019.

Kompleksitas itu terkandung dalam Pasal 3 ayat 3, yakni dengan memasukkan data genetika, orientasi seksual, pandangan politik, data anak.

Baca juga: RUU PDP, Penyalahgunaan Data Pribadi Diancam Denda Rp 70 Miliar

Menurut Damar Juniarto, pasal tersebut masih terbuka dimasukan data-data lain dalam kategori tersebut.

Selain itu, RUU PDP pada Pasal 4 sampai Pasal 14 juga memberikan pengakuan atas hak-hak dasar penting dalam prinsip hak atas privasi.

Misalnya, perlunya persetujuan warga dalam pengambilan data, hak warga untuk mengoreksi dalam proses penyimpanan data, dan hak warga untuk menarik data dalam pemrosesan data.

Bila dibandingkan dengan rancangan yang beredar pada April 2019, sambung Damar, maka RUU PDP 24 Januari tersebut telah mempertegas berapa lama waktu yang harus dilakukan ketika warga menarik datanya.

"Meskipun mengenai masa retensi disebutkan, perlu didorong untuk dipertegas juga jangka waktunya," ucap Damar.

Baca juga: ELSAM: Harus Ada Pengawas UU PDP di Luar Pemerintah

Damar menambahkan, RUU PDP tersebut juga tegas dalam memberi sanksi atas pelanggaran data pribadi.

Misalnya, sanksi administratif yang tercantum dalam Pasal 50, sekalipun itu hanya sekilas dan nantinya tata cara pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

"Sedangkan sanksi pidana bisa ditemukan pada Pasal 61 sampai Pasal 69 yang ditujukan pada perseorangan dan korporasi bila melanggar Pasal 51 sampai Pasal 54," kata Damar.

RUU PDP diketahui mengandung 72 pasal. Jumlah pasal itu berkurang 2 pasal dari rancangan yang sempat beredar pada April 2019 lalu.

Baca juga: RUU PDP, Sebarkan Data Pribadi Orang Lain Bakal Didenda Rp 20 Miliar

Adapun rancangan tersebut mengatur tentang, jenis data pribadi, hak pemilik data pribadi, pemrosesan data pribad, pengecualian terhadap pelindungan data pribadi, dan pengendali dan prosesor data pribadi, termasuk kewajiban dan tanggung jawabnya.

Kemudian disusul pejabat, petugas atau DPO, pedoman perilaku pengendali data pribadi, transfer data pribadi, penyelesaian sengketa, larangan dan ketentuan pidana, kerjasama internasional, peran pemerintah dan masyarakat, serta sanksi administrasi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Kasus Covid-19 Kita Sudah Turun, Jangan Sampai Ada Lonjakan

Menkes: Kasus Covid-19 Kita Sudah Turun, Jangan Sampai Ada Lonjakan

Nasional
BPOM Sebut Uji Klinik Fase III Vaksin Anhui Rampung Agustus Tahun Ini

BPOM Sebut Uji Klinik Fase III Vaksin Anhui Rampung Agustus Tahun Ini

Nasional
Menteri PPPA Harap Forum Anak Dibentuk hingga Kecamatan dan Desa

Menteri PPPA Harap Forum Anak Dibentuk hingga Kecamatan dan Desa

Nasional
Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Nasional
KPK Periksa 28 Saksi untuk Kasus Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara

KPK Periksa 28 Saksi untuk Kasus Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara

Nasional
Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Vaksinasi Covid-19, Apa Syaratnya?

Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Vaksinasi Covid-19, Apa Syaratnya?

Nasional
Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Nasional
Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Nasional
Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Nasional
Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Nasional
Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Nasional
Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Nasional
Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X