Kompas.com - 06/02/2020, 09:08 WIB
Ilustrasi media sosial shutterstockIlustrasi media sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFEnet menilai, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) masih perlu diberi catatan, terutama terkait hak rasa aman yang melekat pada pemiliknya.

"Padahal di zaman sekarang, data erat kaitannya dengan hidup manusia pemiliknya dan bila disalahgunakan akan membahayakan hidup orang tersebut karena rentan mengalami kejahatan," ujar Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (6/2/2020).

Menurut Damar, RUU PDP yang diajukan pemerintah pada 24 Januari 2020 merupakan langkah progresif untuk menjamin kepastian atas perlindungan diri warga negara.

Baca juga: RUU Perlindungan Data Pribadi Segera Dibahas DPR dan Pemerintah

Terlebih, Indonesia sudah lama tak memiliki perangkat perundang-undangan yang melindunginya kendati hak atas privasi sebagai hak asasi termakhtub dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28 H ayat (4) dan Pasal 28 J UUD 1945.

Namun demikian, kata Damar, RUU PDP dirasa telah menyempitkan hak privasi menjadi sebatas pelindungan data pribadi.

Dengan begitu, apa yang seharusnya bisa menjadi ruang lingkup UU tersebut mengecil pada persoalan data pribadi saja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Damar mengatakan, pemilik hak data memiliki hak atas rasa aman yang melekat padanya.

Baca juga: RUU PDP, Penyalahgunaan Data Pribadi Diancam Denda Rp 70 Miliar

Karena itu, RUU PDP terasa kental bagaimana upaya pemerintah menganggap data pribadi hanya sekedar komoditas.

"Padahal data pribadi bukanlah sekedar komoditas, melainkan menyangkut martabat manusia yang virtual tersebut. Yang harus dilindungi dalam RUU PDP ini adalah manusianya, bukan sekedar datanya," ucap Damar.

RUU PDP sendiri mengandung 72 pasal. Jumlah pasal itu berkurang 2 pasal dari rancangan yang sempat beredar pada April 2019 lalu.

Baca juga: RUU PDP, Perusahaan yang Jual Data Pribadi Bisa Dipidana

Adapun, rancangan tersebut mengatur tentang, jenis data pribadi, hak pemilik data pribadi, pemrosesan data pribadi, pengecualian terhadap pelindungan data pribadi, dan pengendali dan prosesor data pribadi, termasuk kewajiban dan tanggung jawabnya.

Kemudian disusul pejabat, petugas atau DPO, pedoman perilaku pengendali data pribadi, transfer data pribadi, penyelesaian sengketa, larangan dan ketentuan pidana, kerja sama internasional, peran pemerintah dan masyarakat, serta sanksi administrasi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beri Selamat ke Greysia-Apriyani, Ketua DPR: Atlet Perempuan Tak Bisa Dipandang Sebelah Mata

Beri Selamat ke Greysia-Apriyani, Ketua DPR: Atlet Perempuan Tak Bisa Dipandang Sebelah Mata

Nasional
Menkes: Kita Bersyukur Kasus Konfirmasi Covid-19 di Indonesia Sudah Menurun

Menkes: Kita Bersyukur Kasus Konfirmasi Covid-19 di Indonesia Sudah Menurun

Nasional
Menlu Retno Ingatkan Bahayanya Kebijakan Diskriminasi Vaksin Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Menlu Retno Ingatkan Bahayanya Kebijakan Diskriminasi Vaksin Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Wapres Harap Dana ZIS dan DSKL Dimanfaatkan untuk Penanganan Covid-19

Wapres Harap Dana ZIS dan DSKL Dimanfaatkan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pinangki Tak Kunjung Dieksekusi, Anggota Komisi III: Jangan Sampai Jiwa Korsa Salah Tempat

Pinangki Tak Kunjung Dieksekusi, Anggota Komisi III: Jangan Sampai Jiwa Korsa Salah Tempat

Nasional
Menkes Ungkap Sebab Kematian akibat Covid-19 di IGD Naik 3 Bulan Terakhir

Menkes Ungkap Sebab Kematian akibat Covid-19 di IGD Naik 3 Bulan Terakhir

Nasional
Greysia-Apriyani Raih Emas, Pimpinan DPR: Terima Kasih, Kalian Luar Biasa

Greysia-Apriyani Raih Emas, Pimpinan DPR: Terima Kasih, Kalian Luar Biasa

Nasional
Wapres Ingatkan bahwa Kebijakan PPKM untuk Kendalikan Covid-19

Wapres Ingatkan bahwa Kebijakan PPKM untuk Kendalikan Covid-19

Nasional
Menkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Dibarengi Kenaikan di Pulau Lain

Menkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Dibarengi Kenaikan di Pulau Lain

Nasional
Panglima TNI Sebut Laptop Jadi Senjata Petugas Tracer Putus Penyebaran Covid-19

Panglima TNI Sebut Laptop Jadi Senjata Petugas Tracer Putus Penyebaran Covid-19

Nasional
Greysia/Apriyani Raih Medali Emas, Menlu: Kita Semua Bangga dengan Raihan Ini

Greysia/Apriyani Raih Medali Emas, Menlu: Kita Semua Bangga dengan Raihan Ini

Nasional
Jokowi: Kemenangan Greysia/Apriyani Kado Ulang Tahun Kemerdekaan RI

Jokowi: Kemenangan Greysia/Apriyani Kado Ulang Tahun Kemerdekaan RI

Nasional
Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli, Dewas Diharapkan Tegas

Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli, Dewas Diharapkan Tegas

Nasional
Saat Daerah Teriak Kekurangan Stok Vaksin...

Saat Daerah Teriak Kekurangan Stok Vaksin...

Nasional
Menkes: Pasien Covid-19 Wafat di RS Jadi Lebih Cepat, Kematian di IGD Naik

Menkes: Pasien Covid-19 Wafat di RS Jadi Lebih Cepat, Kematian di IGD Naik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X