RUU PDP Dinilai Hanya Berupaya Lindungi Data Pribadi, Bukan Warga Negara

Kompas.com - 06/02/2020, 09:08 WIB
Ilustrasi media sosial shutterstockIlustrasi media sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFEnet menilai, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) masih perlu diberi catatan, terutama terkait hak rasa aman yang melekat pada pemiliknya.

"Padahal di zaman sekarang, data erat kaitannya dengan hidup manusia pemiliknya dan bila disalahgunakan akan membahayakan hidup orang tersebut karena rentan mengalami kejahatan," ujar Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (6/2/2020).

Menurut Damar, RUU PDP yang diajukan pemerintah pada 24 Januari 2020 merupakan langkah progresif untuk menjamin kepastian atas perlindungan diri warga negara.

Baca juga: RUU Perlindungan Data Pribadi Segera Dibahas DPR dan Pemerintah

Terlebih, Indonesia sudah lama tak memiliki perangkat perundang-undangan yang melindunginya kendati hak atas privasi sebagai hak asasi termakhtub dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28 H ayat (4) dan Pasal 28 J UUD 1945.

Namun demikian, kata Damar, RUU PDP dirasa telah menyempitkan hak privasi menjadi sebatas pelindungan data pribadi.

Dengan begitu, apa yang seharusnya bisa menjadi ruang lingkup UU tersebut mengecil pada persoalan data pribadi saja.

Damar mengatakan, pemilik hak data memiliki hak atas rasa aman yang melekat padanya.

Baca juga: RUU PDP, Penyalahgunaan Data Pribadi Diancam Denda Rp 70 Miliar

Karena itu, RUU PDP terasa kental bagaimana upaya pemerintah menganggap data pribadi hanya sekedar komoditas.

"Padahal data pribadi bukanlah sekedar komoditas, melainkan menyangkut martabat manusia yang virtual tersebut. Yang harus dilindungi dalam RUU PDP ini adalah manusianya, bukan sekedar datanya," ucap Damar.

RUU PDP sendiri mengandung 72 pasal. Jumlah pasal itu berkurang 2 pasal dari rancangan yang sempat beredar pada April 2019 lalu.

Baca juga: RUU PDP, Perusahaan yang Jual Data Pribadi Bisa Dipidana

Adapun, rancangan tersebut mengatur tentang, jenis data pribadi, hak pemilik data pribadi, pemrosesan data pribadi, pengecualian terhadap pelindungan data pribadi, dan pengendali dan prosesor data pribadi, termasuk kewajiban dan tanggung jawabnya.

Kemudian disusul pejabat, petugas atau DPO, pedoman perilaku pengendali data pribadi, transfer data pribadi, penyelesaian sengketa, larangan dan ketentuan pidana, kerja sama internasional, peran pemerintah dan masyarakat, serta sanksi administrasi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 4.671, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.584.878

UPDATE: Bertambah 4.671, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.584.878

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.608, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.728.204

UPDATE: Bertambah 4.608, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.728.204

Nasional
UPDATE 12 Mei: Ada 95.709 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Mei: Ada 95.709 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Soal 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Anggota Komisi III DPR: Ada Kesan Mereka Mau Disingkirkan

Soal 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Anggota Komisi III DPR: Ada Kesan Mereka Mau Disingkirkan

Nasional
Menag: Dari Pandemi Kita Diingatkan, Nyawa Sesama adalah Prioritas Utama

Menag: Dari Pandemi Kita Diingatkan, Nyawa Sesama adalah Prioritas Utama

Nasional
Cegah Covid-19, Masyarakat di Zona Kuning dan Hijau Dilarang Silaturahmi secara Fisik

Cegah Covid-19, Masyarakat di Zona Kuning dan Hijau Dilarang Silaturahmi secara Fisik

Nasional
Satgas Imbau Masyarakat di Zona Merah dan Oranye Tidak Silaturahmi secara Fisik

Satgas Imbau Masyarakat di Zona Merah dan Oranye Tidak Silaturahmi secara Fisik

Nasional
SK Pembebasan Tugas 75 Pegawai KPK Dinilai Cacat Hukum

SK Pembebasan Tugas 75 Pegawai KPK Dinilai Cacat Hukum

Nasional
Hari Ketujuh Larangan Mudik, 462.560 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek

Hari Ketujuh Larangan Mudik, 462.560 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek

Nasional
Muhaimin Iskandar: Jangan Sampai Perusahaan Pura-pura Tak Mampu Bayar THR

Muhaimin Iskandar: Jangan Sampai Perusahaan Pura-pura Tak Mampu Bayar THR

Nasional
AHY: Kemerdekaan Hak Segala Bangsa, Tidak Terkecuali bagi Palestina

AHY: Kemerdekaan Hak Segala Bangsa, Tidak Terkecuali bagi Palestina

Nasional
Kapolri Minta Antisipasi Mobilitas Masyarakat Saat Arus Balik Lebaran

Kapolri Minta Antisipasi Mobilitas Masyarakat Saat Arus Balik Lebaran

Nasional
MUI Kecam Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina, Ketegangan di Yerusalem Harus Dihentikan

MUI Kecam Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina, Ketegangan di Yerusalem Harus Dihentikan

Nasional
BKN: Belum Ada Rapat Koordinasi Bahas 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

BKN: Belum Ada Rapat Koordinasi Bahas 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Shalat Idul Fitri di Istana Bogor

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Shalat Idul Fitri di Istana Bogor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X