Pemerintah Diminta Lebih Sigap dan Tak Gagap Komunikasi soal Karantina WNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo meminta pemerintah lebih sigap dan tidak gagap berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Natuna terkait karantina WNI yang dievakuasi dari Wuhan, Provinsi Hubei, China.

Pasalnya, katad Bambang, banyak pihak menilai pemerintah lambat mengkomunikasikan soal akan adanya observasi WNI di Natuna pasca-evakuasi, termasuk kepada pemerintah daerah Natuna sehingga sempat menimbulkan penolakan.

"Yang terpenting sekarang kita tidak boleh lihat ke belakang. Kalaupun ada kegagapan dalam mengatasi, menjelaskan masalah ini, ke depan tidak boleh lagi. Harus ada kesigapan dari seluruh aparat yang ditunjuk oleh pemerintah," ujar Bambang usai bertemu Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).

Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Jelaskan soal WNI yang Diobservasi di Natuna

Bambang mengatakan, mulai dari Menteri Kesehatan, Menteri Komunikasi dan Informatika, hingga Menteri Dalam Negeri, serta lembaga-lembaga terkait lain yang diberikan tugas harus lebih sigap.

Selain sigap, ia pun meminta mereka yang ditugaskan agar tidak gagap dalam mengkomunikasikan hal tersebut.

"Menteri Kesehatan, menteri-menteri lain dan lembaga-lembaga lain yang diberikan tugas harus lebih sigap dan dan jangan gagap," ujar Bambang.

Baca juga: 54 Hoaks Penularan Virus Corona dan Lambatnya Antisipasi Pemerintah

Selain itu, Bambang juga meminta pemerintah menjelaskan kepada masyarakat dan pemerintah daerah Natuna terkait observasi yang dilakukan terhadap WNI yang berasal dari Wuhan, China.

"Kepada pemerintah, khususnya yang menangani ini, menjelaskan sejelas-jelasnya kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya warga Natuna bahwa mereka (WNI yang diobservasi) bukanlah berbahaya, penyebar atau membawa penyakit," ujar dia.

Oleh karena itu, kata Bambang, masyarakat Natuna tidak sepatutnya menolak, karena bagaimanapun mereka yang diobservasi adalah sama-sama warga negara Indonesia.

Terlebih, mereka juga dinyatakan sehat saat dievakuasi dari Wuhan, China, beberapa hari lalu.

Baca juga: Ada Penolakan Warga Natuna soal Karantina, Mahfud MD Akui Terlambat Komunikasi

Sebelumnya, rencana pemerintah pusat menjadikan Natuna sebagai lokasi karantina WNI dari Wuhan ditolak oleh warga.

Penolakan itu dilakukan di depan Markas Koramil Ranai, Kabupaten Natuna, Sabtu (1/2/2020) siang.

Informasi yang berhasil dihimpun Kompas.com, warga Natuna berkumpul sejak pagi sekitar pukul 10.00 WIB untuk menyampaikan aksinya sehingga membuat akses menuju Bandara Lanud Raden Sadjad tertutup.

Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti sebelumnya juga mengatakan, Natuna belum siap menghadapi kebijakan pemerintah pusat terkait daerahnya dijadikan sebagai isolasi WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China.

Bahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna juga belum mengetahui apa upaya antisipasi yang dilakukan agar tidak ada seorang pun warga Natuna yang terinfeksi virus corona.

Saat ini terdapat 237 WNI dan 1 WNA yang diobservasi di Natuna pasca dievakuasi dari Provinsi Hubei pada Sabtu (1/2/2020).

Mereka akan menjalani observasi selama 14 hari di Natuna.