Ketua MPR Minta Pemerintah Jelaskan soal WNI yang Diobservasi di Natuna

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo meminta pemerintah menjelaskan kepada masyarakat dan pemerintah daerah Natuna terkait observasi yang dilakukan terhadap WNI pasca-evakuasi dari Wuhan, China.

"Kepada pemerintah, khususnya yang menangani ini, menjelaskan sejelas-jelasnya kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya warga Natuna bahwa mereka (WNI yang diobservasi) bukanlah berbahaya, penyebar atau membawa penyakit," ujar Bambang seusai bertemu Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).

Baca juga: Rapat Komisi XI, Menkes Terawan Jelaskan Alasan Karantina WNI dari Wuhan di Natuna

Oleh karena itu, kata Bambang, masyarakat Natuna sedianya tidak sepatutnya menolak, karena bagaimanapun mereka yang diobservasi adalah sama-sama warga negara Indonesia.

Terlebih, mereka juga dinyatakan sehat saat dievakuasi dari Wuhan, China, beberapa hari lalu.

"Mereka orang sehat yang perlu diobservasi untuk mencegah penularan itu, tapi intinya mereka sehat. Karena beberapa yang tidak bisa berangkat dindikasikan tertular," kata dia.

"Jadi yang datang itu adalah yang sehat dan sebagai sesama anak bangsa itu sepertinya tidak patut dan kami menyayangkan hal itu terjadi," lanjut dia.

Baca juga: Mahfud MD Jamin Karantina WNI dari Wuhan Ditangani dengan Cermat

Kalau pun dari ke-237 WNI itu ada yang terpapar virus corona, kata dia, maka seharusnya sebagai sesama harus tetap merangkul dengan empati yang luar biasa.

Apalagi, kata dia, mereka berada di China dalam rangka belajar dan bekerja, bukan melakukan aktivitas lain.

"Jadi saya minta kepada warga Natuna, terimalah dengan tangan terbuka karena bagaimana juga mereka adalah saudara-saudara kita sesama anak bangsa dan biarkan pemerintah bekerja sebaik-baiknya untuk menangkal dan menanggulangi masalah ini," kata dia.

Baca juga: Pastikan Karantina Aman, Menkes Terawan: Saya Jaminkan Badan Saya

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah terus menjelaskan kepada masyarakat karena sejauh ini pemerintah dinilainya kurang memberi penjelasan.

Masyarakat, kata dia, lebih banyak menerima berita hoaks dan yang menakut-nakuti, ketimbang penjelasan bagaimana penyakit tersebut menular atau gejalanya.

"Yang terpenting sekarang kita tidak boleh lihat ke belakang. Kalaupun ada kegagapan dalam mengatasi menjelaskan masalah ini, ke depan tidak boleh lagi. Harus ada kesigapan dari seluruh aparat yang ditunjuk oleh pemerintah, negara atau Presiden untuk menangani ini," kata dia.

Baca juga: Kemenlu Pastikan Ada Satu WNA Ikut Dikarantina di Natuna

Saat ini terdapat 237 WNI dan 1 WNA yang diobservasi di Natuna pasca-evakuasi dari Provinsi Hubei pada Sabtu (1/2/2020). 

Mereka akan menjalani observasi selama 14 hari di Natuna.