Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Minta Masukan dari Kalangan Universitas soal Omnibus Law

Kompas.com - 01/02/2020, 18:27 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Dies Natalis ke-70 dan Wisuda Sarjana dan Vokasi Universitas Indonesia (UI) di Balairung UI, Depok, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020).

Dalam acara tersebut, Puan menyampaikan pidato sambutan di hadapan para dekan dan wisudawan Universitas Indonesia.

Pertama-tama, Puan mengucapkan selamat kepada Universitas Indonesia yang tengah memperingati hari jadi ke-70 tahun serta wisudawan yang lulus pada hari ini.

"Para undangan dan hadirin yang saya kasihi, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan Dirgahayu ke-70 tahun Universitas indonesia, dirgahayu kampus we are the yellow jacket, kampus yang sudah melahirkan banyak tokoh-tokoh kemajuan bangsa," kata Puan.

Baca juga: Usul di RUU Omnibus Law: Restoran UMKM Terbebas dari Sertifikasi Halal

"Tentu saja dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati hari ini, kalian sudah membuat bangga orang tua dan keluarga yang hadir dalam kesempatan ini," sambung dia.

Puan kemudian menyinggung dinamika terkini yang tengah terjadi di DPR, salah satunya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.

Puan mengatakan, dalam Undang-Undang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas, terdapat RUU Omnibus Law yang menjadi fokus DPR dan pemerintah.

Pembahasan RUU Omnibus Law tidak hanya melibatkan pakar, tokoh, akademisi, tetapi DPR ingin melibatkan peran dari universitas.

"Apa Omnibus Law dan apa manfaatnya dan bagaimana melakukannya? Akan dilakukan seperti apa? Tentu saja dalam fungsi legislatif yang dimiliki oleh DPR, kami berharap bukan hanya dari masyarakat, bukan hanya dari tokoh, akademisi, namun tentu saja dari universitas," ujar Puan Maharani.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan menyerahkan dua draf RUU Omnibus Law, yaitu RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan.

Baca juga: Jokowi Tak Ingin Ada Penumpang Gelap di Omnibus Law

"Mungkin sekarang di benak kita bertanya-tanya, sebenarnya apa yang diinginkan oleh pemerintah terkait dengan dua hal yang terkait dengan omnibus law tersebut," lanjut dia.

Lebih lanjut, Puan meminta, Universitas Indonesia ikut mengawal proses pembahasan RUU Omnibus Law tersebut.

DPR terbuka dengan semua masukan dari masyarakat agar RUU Omnibus Law bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

"Kami akan membuka diri untuk bisa mendapatkan dari (masukan) semua pihak yang terkait dengan Omnibus Law ini, agar semuanya yang akan dilakukan nantinya tentu saja bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara," ujar Puan Maharani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com